JAKARTA - Insiden peretasan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 di Surabaya yang berimbas terganggunya pelayanan publik. Atas seranganransomwareyang menyerang PDNS 2 membuat membuat data-data di dalamnya tersandera.
"Seperti kita ketahui bersama, beberapa waktu lalu terjadi insiden keamanan siber Pusat Data Nasional yang menjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, yang sangat perlu menjadi perhatian kita semua," ujar Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) Muhammad Arif dalam acara Diskusi Publik yang diadakan di Jakarta pada hari Selasa (9/7).
Ia mengatakan, APJII sebagai komunitas ekosistem siber terbesar di Indonesia melihat bahwa hal ini membutuhkan solusi yang komprehensif dan langkah-langkah antisipatif serangan siber. Dengan demikian diharapkan insiden serupa dapat dihindari.
Sebagai ekosistem siber terbesar di Indonesia, APJII yang beranggotakan 1.087 penggiat industri Internet Indonesia, mengajak parapemangku kepentingan untuk membahas secara mendalam perkembangan dunia siber saat ini dan kaitannya dengan insiden yang baru-baru ini terjadi, termasuk langkah konkrit apa yang telah diambil oleh Kemkominfo dalam proses pemulihan pasca insiden.
Selain itu, kegiatan Diskusi Publik ini juga diharapkan dapat membantu masyarakat untuk mengetahui lebih jelas mengenai kematangan infrastruktur Pusat Data Nasional Kemkominfo dalam mengantisipasi serangan siber nasional, sekaligus menjadi momen penting yang dapat membangun sinergi antara semua pihak terkait termasuk Kemkominfo, APJII beserta pihak terkait lainnya dalam proses pemulihan insiden tersebut.
"Disini kita tidak dalam proses mencari siapa yang salah dan benar, tapi APJII ingin mencari dan mengajak teman-teman yang memilikiknowledgelebih dalam hal ini, dan mengajak untuk bersama-sama memformulasikan solusi yang terbaik untuk mengatasi masalah ini sekaligus mendukung pemerintah membuat rumusan atau perencanaan yang matang, supaya insiden serupa tidak terjadi lagi di masa mendatang," terang Arif.
Sebagai kesimpulan utama akhir pada acara tersebut, Arif menyampaikan bahwa APJII akan segera membentuk Satgas Khusus (Satgasus) Ruang Siber Indonesia yang bertujuan menjadi kontributor dan akselerator utama terciptanya Ruang Siber Indonesia yang optimal. Satgasus ini akan bekerjasama dengan seluruh pemangku kepentingan di Ruang Siber Indonesia baik pemerintah maupun swasta.
"Kami ingin mengumpulkanstakeholder-stakeholderyang ada untuk nantinya dapat memberi masukan-masukan ke pemerintah dalam hal apapun terutama untukcase-caseterkait keamanan siber," kata Arif.
Saat ini selain mendukung pemerataan akses internet lewat penyelenggaraan dan penggelaran infrastruktur digital, APJII yang memiliki sebanyak 1.087 anggota penyelenggara jasa internet (PJI) juga mulai mengembangkan dukungan untuk pemanfaatannya dan menjaga keamanan ruang siber Indonesia.
ia menerangkan, keamanan ruang siber tidak akan terpisahkan dari internet karena tidak dapat dipungkiri teknologi yang berkembang belakangan ini memang dipengaruhi juga oleh konektivitas internet yang semakin mudah diakses oleh masyarakat umum. Maka dari itu, Satgas APJII yang berfokus pada keamanan siber tersebut sengaja digagas dengan harapan dapat menjadi mitra kolaborator untuk memajukan Indonesia meraih Visi Indonesia Digital (VID) 2045.
Tidak hanya mengandalkan anggotanya, APJII menginginkan Satgasus yang berfokus pada keamanan siber tersebut agar bisa diisi juga oleh perwakilan dari pemerintah sehingga kolaborasi menjaga ruang siber Indonesia bisa lebih optimal.
"Satgasus ini nantinya bukan hanya dari swasta saja, tapi kita ingin di situ dewan penasehat atau dewan pakarnya dari pemerintah bisa mungkin dari Kementerian Kominfo atau BSSN, atau dari BIN dan perwakilan lainnya sehingga kami dalam memberikan masukan-masukan tidak asal-asalan," ujar dia.
Ia berharap Satgasus APJII yang berfokus pada keamanan siber itu bakal mulai bertugas di 2024 dan tidak perlu memakan waktu lama untuk menunggunya. Hal itu dikarenakan serangan pada keamanan siber juga terus berkembang dan berimprovisasi sehingga dibutuhkan langkah preventif untuk menangkalnya salah satunya dari industri seperti membentuk satgas khusus untuk berfokus pada keamanan siber.
"Sesegera mungkin ya kita harapkan bisa terbentuk karena masalah ini kan terus berjalan. Gak mungkin tunggu waktu lama lagi sih," tutup Arif.