JAKARTA - Jakarta Bogor, Depok, Tangerang dan Depok (Jabodetabek) dijadikan sebagai tempat percontohan dan penerapan sistem pembayaran elektronik yang terintegrasi untuk moda tranportasi massal.
Kepala Sub Direktorat Perencanaan Program Direktorat Perencanaan Dan Pengembangan BPTJ Tonny Agus Setiono mengatakan model sistem pembayaran yang terintegrasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan efisiensi layanan transportasi publik melalui penerapan pembayaran secara non tunai. "Trobosan ini diperlukan mengingat besarnya tuntutan akan layanan pembayaran yang semakin aman, lancar, dan efisien dan sesuai dengan perkembangan teknologi informasi. Selain itu untuk memudahkan masyarakat mendapatkan akses transportasi yang layak," kata Tonny di Jakarta, Selasa (28/11).
Ia menambahkan bahwa saat ini jika mau bisa dilakukan pembentukan konsorsium untuk mengelola sistem pembayaran elektronik yang terintegrasi antar moda. Pertama, konsorsium yang di bentuk dari operator angkutan BUMN seperti Kereta Api, Comuter Line, Light Rail Transit (LRT) Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi (Jabodebek), PPD dan Perum Damri
Lalu yang kedua, Konsorsium yang dibentuk dari operator angkutan yang berada di bawah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta seperti Mass Rapid Transit (MRT), LRT Jakarta Propertindo dan Transjakarta. Masing-masing konsorsium tersebut nantinya akan menyediakan infrastruktur untuk mengelola sistem pembayaran elektronik yang saling terintegrasi.
"Selain itu, harus dilakukan pula integrasi dengan konsorsium lain yang menerapkan uang elektronik sebagai alat pembayaran, seperti saat ini yang sudah ada konsorsium electronic toll collection (ETC) di jalan tol," katanya.
Sementara itu, Pakar Transportasi Darmaningtyas mengatakan, bahwa filosofi integrasi itu adalah menyediakan pelayanan terhadap konsumen secara lebih efektif, mudah, dan lancar. Konsumen sebagai pengguna ingin mempunyai kartu transportasi yang bisa digunakan untuk seluruh moda transportasi. "Bukan memiliki kartu elektronik yang berbeda untuk digunakan pada Transjakarta saja, atau hanya Transjakarta dan KRL saja. Tapi harus bisa untuk semua moda," katanya.
Permasalahan
Menurut Darmaningtyas, model sistem pembayaran elektronik angkutan umum yang terintegrasi diperlukan mengingat banyaknya permasalahan seputar pembayaran angkutan umum yang terus menerus terjadi. Salah satu contohnya tidak bisa akses gate dan tidak bisa isi ulang di beberapa stasiun kereta atau pun di halte transjakarta.
"Masalah kadang ditemukan pada saat pengguna tap in di gate. Proses baca tulis kartu elektronik berhasil, namun karena pengguna terlalu cepat menarik kartu sehingga sistem pada reader berasumsi penulisan gagal dan gate tidak terbuka," katanya.
Dharmaningtyas juga menambahkan, dengan semakin banyaknya moda transportasi massal, seharusnya sistem pembayarannya pun juga harus terintegrasi, ini akan memudahkan masyarakat agar tidak membawa uang terlalu banyak dan berbagai macam kartu. Sehingga dengan satu kartu yang terintegrasi ke semua layanan angkutan massal.
n mza/P-5
