JAKARTA - Proyek pengelolaan sampah dalam kota atau Intermediate Treatment Facility (ITF) di Sunter, Jakarta Utara akan dibangun pada pertengahan September 2017. Sebelumnya, rencana pembangunan ITF berkali-kali gagal, , karena terganjal besaran biaya pengolahan sampah atau tipping fee
"Persiapannya terus kita lakukan, kalau penghapusan asetnya sudah selesai dan Pemprov sudah memutuskan besaran tipping fee-nya maka kita segera groundbreaking sebelum masa jabatan Pak Djarot sebagai Gubernur DKI selesai. ujar Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sampah Terpadu Dinas Lingkungan Hidup DKI, Asep Kuswanto di Cililitan, Jakarta Timur, Rabu (30/8).
Asep mengatakan besaran tipping fee pengolahan sampah yang menggunakan teknologi incinerator dan mengubahnya menjadi energi listrik itu berada di kisaran 500 ribu rupiah per ton. Sedangkan untuk tarif listrik sampah, PT Jakarta Propertindo (Jakpro) ditugaskan membangun pembangkit listrik tenaga sampah memasang tarif 14 sen dollar AS per kWh.
Namun, PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) hanya membeli dengan harga 5,9 sampai 8 sen dollar ASper kWh. Kebuntuan harga jual listrik sampah antara Jakpro dan PLN menjadi kendala utama rencana pembangunan ITF Sunter. Akibatnya, peletakkan batu pertama pun terus diundur.
Lebih lanjut, Asep menerangkan Pemprov DKI sangat berhati-hati dalam pemilihan teknologi yang akan digunakan dalam membangun pengolahan sampah ITF ini, meskipun berdampak pada tarik ulur tarif listrik sampah. Sebab, teknologi incinerator atau mesin pembakaran sampah bersuhu tinggi ini baru pertama kali diterapkan di Indonesia.
Sementara itu, Pengamat Perkotaan Jakarta, Ubaidillah menilai insentive yang diberikan pemerintah pusat dalam pembangunan ITF harus jelas pola yang digunakan. "Polanya mau bagaimana kalau subsidi. Apa dijual murah atau dijual mahal tapi yang disubsidi APBD. Jakpro kan punya pemerintah sudah pasti dananya dari APBD, nah PLN punya negara juga. Jadi harus jelas siapa yang disubsidi," ungkap Ubaidillah.
Pengamat dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ) itu menuturkan seharusnya pemerintah jangan terjebak pada hitung-hitungan 'bisnis' dalam menangani masalah sampah yang sudah krisis di Ibu Kota. Menurut dia, para pihak terkait harus bisa menyamakan persepsi bagaimana mengedepankan penyelesaian sampah di Jakarta ketimbang masalah untung-rugi.
"Siapa pun itu harus lebih arif lah jangan terjebak hitung-hitungan. Saya berharap sih Pak Gubernur Djarot dapat konsisten dengan pernyataannya dan bisa memanfaatkan waktu dalam pengabdian sebagai Gubernur dengan merealisasikan pembangunan ITF," tutup dia. nis/P-5
