JAKARTA - Pemerintah Kota Jakarta Pusat bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperkuat edukasi kesiapsiagaan dampak gempa bumi dan kebakaran.
"Pertemuan ini untuk mitigasi risiko dan pemahaman soal bencana pada gedung bertingkat," kata Kepala Bagian (Kabag) Tata Pemerintahan Sekretariat Kota Jakarta Pusat, Ishran Prasetyawan di Ruang Pola Kantor Wali Kota Jakarta Pusat, Senin (30/9).
Pemberian arahan ini juga agar dapat memanajemen keselamatan akibat gempa bumi dan kebakaran.
Menurut Ishran, rapat koordinasi edukasi dampak gempa bumi dan kebakaran perlu dilakukan mengingat Jakarta Pusat menjadi kawasan yang ada di tengah kota dan menjadi wilayah yang banyak terdapat gedung tinggi.
Selain edukasi gempa bumi dan kebakaran, pertemuan juga mengajarkan tentang manajemen kebakaran pada gedung dan pertolongan pertama pada kecelakaan.
"Karena itu dibutuhkan sebuah mitigasi dan pemahaman resiko bencana pada gedung bertingkat. Sehingga bila terjadi bencana bisa meminimalisir kerugian dan korban," ujar Ishran.
Ishran menjelaskan, kegiatan mitigasi ini termasuk bagaimana melakukan persiapan dan pelatihan saat menghadapi bencana. Apalagi, kondisi gedung Kantor Wali Kota setinggi tujuh lantai dan berusia lebih dari 30 tahun berdiri.
Secara operasional, di setiap gedung penyelamatanbencana sudah disiapkan baik jalur evakuasi, sistem penanda bahaya kebakaran (fire alarm) dan kesiapan air (hidran).
"Kita sama-sama harus memahami alur mekanisme standar operasional prosedur (SOP-nya) yang di gedung blok A ada tujuh lantai hingga ke titik poinaman bisa dilaksanakan sesuai mekanismenya," kataIshran.
Karena itu, Ishran menegaskan, Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Pusat bersama BPBD DKI Jakarta, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) dan Pusat Krisis dan Kegawatdaruratan Kesehatan Daerah (PK3D) berencana melakukan simulasi dampak gempa bumi dan kebakaran.
"Ke depan setelah pemberian materi ini kita akan atur waktu untuk melakukan simulasi bencana gempa bumi dan kebakaran yang memang ada potensi megathrust di wilayah Jawa," kata Ishran.
Ketua Subkelompok Urusan Pencegahan BPBD DKI Jakarta, Rian Sarsono mengatakan, isu megathrust yang berpotensi melanda Pulau Jawa tidak boleh dianggap angin lalu.
Pemerintah bersama pemangku kepentingan terkait (stakeholders) perlu melakukan antisipasi agar tidak menimbulkan korban dan kerugian yang besar.
Kemudian, perlunya pelatihan secara teknis bersama pihak terkait sebagai implementasi dari materi yang disampaikan di setiap edukasi.
"Semakin dilatih, manajemen tanggap bencana akan semakin siap saat terjadi gempa bumi atau bencana lain di sekitar kita," tegas Rian.
Adapun sumber-sumber gempa di sekitar Jakarta yang berpotensi berdampak di wilayah Jakarta di antaranya tiga dari sesar aktif. Yakni Sesar Baribis potensi kekuatan Magnitudo (M) 6,5, Sesar Lembang potensi M6,8 dan Sesar Cimandiri potensi M6,7.
Selain itu, satu sumber gempa dari subduksi megathrust di Selat Sunda (Banten) dengan potensi M8,7. "Dari sisi selatan Jawa ada subduksi megathrust Selat Sunda dengan potensi magnitudo M8,7," katanya
Kemungkinan terbesar potensi gempa yang dapat merusak di Jakarta adalah berasal dari zona subdukti selatan Banten dengan Magnitude 8,7 berdurasi 15 detik dan bahaya primernya adalah runtuhnya gedung atau bangunan.
Edukasi ini diikuti Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) Kebersihan, Pengamanan Dalam (Pamdal), perwakilan Kepala Suku Badan (Kasuban), Kepala Suku Dinas (Kasudin), Kepala Bagian (Kabag) dan Pegawai Harian Lepas (PHL) di lingkungan Kantor Wali Kota Jakarta Pusat.
