Kepala Staf Militer Iran, Mayor Jenderal Mohammad Bagheri, mengejek sanksi Uni Eropa (UE) terhadap negaranya, dengan mengatakan hukuman itu ditujukan untuk meraup keuntungan finansial bagi Eropa.
"Izin untuk menyita semua properti dan asetnya dari semua rekening bank di dunia dan menggunakannya untuk membeli batu bara bagi warga Eropa," ujar Bagheri seperti dikutip dari Russia Today.
Bagheri bahkan memperingati UE bahwa benua biru akan menghadapi musim dingin yang sulit akibat lonjakan harga gas yang mendekati rekor tertinggi dan berpotensi kekurangan bahan bakar karena sanksi yang dikenakan para pemimpin negara-negara Eropa kepada Rusia yang merupakan pemasok energi utama bagi Eropa.
"Musim dingin yang sulit akan datang!" ujar Bagheri pada Senin (24/10) waktu setempat.
Pernyataan Bagheri muncul sebagai tanggapan terhadap serangkaian sanksi simbolis dari Inggris dan UE, yang melarang jenderal dan dua pejabat militer Iran lainnya untuk memasuki wilayah itu dan mengizinkan aset apa pun yang mereka pegang di yurisdiksi tersebut untuk disita.
Mengutip RT, Bagheri dituduh memasok Rusia dengan drone kamikaze yang digunakan untuk melawan infrastruktur Ukraina dan target militer, yang disebut Barat telah melanggar kesepakatan nuklir 2015 antara Iran dan sejumlah kekuatan dunia.
Pada kesempatan yang sama, Bagheri memperingatkan UE bahwa sanksi yang diberikan Departemen Keuangan AS pada November 2019 telah membuat Iran menjadi negara mandiri.
"Hari ini [negara-negara itu] mengantri untuk membeli rudal dan drone Iran," ujarnya.
Sebelumnya, baik Iran dan Rusia telah membantah tuduhan Amerika Serikat (AS) dan UE atas penjualan drone. Wakil perwakilan tetap Rusia untuk PBB bersikeras bahwa pesawat tak berawak yang dikerahkan di Ukraina "diproduksi di Rusia".
Sementara duta besar Iran untuk PBB, Saeed Iravani, "dengan tegas" menolak klaim AS yang disebutnya tidak berdasar.
Diberitakan sebelumnya, Amerika Serikat (AS) setuju dengan penilaian Inggris dan Prancis yang mengatakan bahwa Iran telah memasok drone ke Rusia, sekaligus melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB yang mendukung kesepakatan nuklir 2015 antara Iran dan enam kekuatan dunia.
"Sebelumnya hari ini, sekutu Prancis dan Inggris kami secara terbuka menawarkan penilaian bahwa pasokan Iran dari UAV ini (untuk) Rusia adalah pelanggaran terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB 2231," kata Juru bicara Departemen Luar Negeri AS Vedant Patel pada Senin (17/10).
Juru bicara Gedung Putih Karinne Jean-Pierre juga menuduh Teheran berbohong ketika mengatakan drone Iran tidak digunakan oleh Rusia di Ukraina.
Resolusi 2231 sendiri mendukung kesepakatan antara Iran dan Inggris, Tiongkok, Prancis, Jerman, Rusia dan AS yang membatasi aktivitas pengayaan uranium Teheran, dengan tujuan mempersulit Iran untuk mengembangkan senjata nuklir sambil mencabut sanksi internasional.
Di bawah resolusi tersebut, embargo senjata konvensional terhadap Iran berlaku hingga Oktober 2020. Terlepas dari upaya mantan presiden Donald Trump yang mengeluarkan AS dari kesepakatan pada 2018, untuk memperpanjang embargo senjata, Dewan Keamanan menolaknya, membuka jalan bagi Iran untuk melanjutkan ekspor senjata.
Namun, diplomat Barat mengatakan resolusi itu masih mencakup pembatasan rudal dan teknologi terkait yang berlangsung hingga Oktober 2023 dan yang mencakup ekspor dan pembelian sistem militer canggih seperti drone.
"Adalah keyakinan kami bahwa UAV yang ditransfer dari Iran ke Rusia dan digunakan oleh Rusia di Ukraina adalah salah satu senjata yang akan tetap diembargo di bawah 2231," kata Patel.
