JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyebutkan Indo - Pacific Economic Framework (IPEF) menjadi jalan baru dalam peningkatan kerja sama ekonomi untuk mencapai kemakmuran dan keseimbangan di Kawasan Indo-Pasifik.
"IPEF merupakan respons atas kondisi saat ini, di mana seluruh negara harus bekerja bersama menciptakan keseimbangan, kemakmuran, dan kesejahteraan, serta pengembangan keadilan di kawasan Indo- Pasifik," kata Airlangga Hartarto dalam keterangan resmi, Jumat (9/9).
Menko Airlangga memimpin delegasi Indonesia dalam pertemuan tingkat menteri di forum IPEF di Los Angeles, AS yang diselenggarakan mulai tanggal 8-9 September 2022. Kegiatan ini dibuka oleh Duta Besar USTR, Katherine Tai dan Menteri Perdagangan AS, Gina Raimondo.
IPEF adalah inisiatif Amerika Serikat (AS) yang secara resmi diluncurkan oleh Presiden AS, Joe Biden, pada 23 Mei 2022 di Tokyo, Jepang. Saat itu, partisipasi pemerintah Indonesia dicerminkan dengan kehadiran Menteri Perdagangan secara virtual mewakili Presiden Joko Widodo.
Terdapat 14 negara yang berpartisipasi dalam IPEF yaitu AS, Australia, Fiji, India, Jepang, Korea Selatan, Selandia Baru, serta negara-negara Asean (Brunei Darussalam, Filipina, Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Vietnam).
Menurut Airlangga, IPEF menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan masa depan dan keberlanjutan, sehingga terdapat penekanan terkait tata kelola yang baik, transisi energi, serta pengembangan SDM. Forum IPEF mengangkat pembahasan di tingkat global terhadap empat fokus yang menjadi tantangan ekonomi bagi hampir semua negara di wilayah Indo-Pasifik.
Empat pilar yang menjadi pembahasan dalam IPEF adalah perdagangan, rantai pasok, energi bersih, dekarbonisasi dan infrastruktur (ekonomi bersih), serta perpajakan dan anti korupsi (ekonomi adil).
Pilar Perdagangan dikoordinasikan oleh United States Trade Representative (USTR), sedangkan rantai pasok, ekonomi bersih, dan ekonomi adil di bawah koordinasi United States Department of Commerce (USDOC).
Dengan demikian, dirinya berpendapat partisipasi Indonesia dalam forum ini sangat penting karena Indonesia menginginkan dukungan negara mitra dalam Presidensi G20 dan keketuaan Asean 2023.
"Negosiasi dalam forum internasional seperti ini sangatlah penting terutama ketika dunia saat ini dihadapkan pada krisis yang sangat kompleks," kata dia.
Menandingi Dominasi Tiongkok
Di bagian lain, ketika diminta komentarnya, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudisthira, mengatakan IPEF bisa membantu mendanai kebijakan strategis ke depannya.
Pertama, kerja sama ini untuk menandingi dominasi Tiongkok dalam pendanaan infrastruktur di Indonesia. "Maka fungsi IPEF adalah alternatif pendanaan yang bisa dimanfaatkan," kata Bhima kepada Koran Jakarta, Jumat (9/9).
Kedua, sebagai partner pembangunan hijau khususnya energi terbarukan yang sejalan dengan misi besar G20 dan negara indo pasifik.
"Untuk mencapai target net zero emission (NZE) setidaknya Indonesia butuh 5.000 triliun rupiah. Dana bisa diperoleh dengan kerja sama IPEF," katanya.
Ketiga, lanjut Bhima, kerja sama perdagangan dan investasi di kawasan Indo-Pasifik cukup potensial. "IPEF harapannya bisa menjadi awal yang baik menata ulang kerja sama perdagangan dan investasi," tutur Bhima.
