JAKARTA - Kementerian Keuangan mengumumkan bahwa pemerintah berhasil mengumpulkan dana sebesar 100 miliar yen atau sekitar 930 juta dollar AS dari penerbitan "Obligasi Samurai" lima-tahap, sebagai upaya pemerintah menutupi defisit fiskal dan mendanai penanganan pandemi Covid-19.
Kesepakatan SUN (Surat Utang Negara) itu dicapai di Jepang pada Kamis (2/7) dan dijual dalam lima tenor. Untuk tenor atau jangka waktu 20 tahun, senilai 1,5 miliar yen dengan tingkat kupon 1,8 persen, kemudian tenor 10 tahun, senilai 13,4 miliar yen dengan tingkat kupon 1,59 persen, dan tenor tujuh tahun, senilai 10,1 miliar yen dengan tingkat kupon 1,48 persen.
Sedangkan obligasi dengan tenor lima tahun senilai 24,3 miliar yen dengan kupon 1,35 persen, dan tenor tiga tahun bernilai 50,7 miliar yen dengan kupon 1,13 persen, sementara tanggal penyelesaian ditetapkan pada 8 Juli. "Dana yang terkumpul akan digunakan untuk membiayai defisit anggaran, termasuk untuk mendanai upaya penanganan dan pemulihan Covid-19," sebut pernyataan Kementerian Keuangan.
Transaksi tersebut merupakan penawaran SUN dengan denominasi yen yang pertama pada tahun ini dan yang pertama dari Asia sejak pandemi melanda.
Dikatakan bahwa pemerintah menghadapi tugas berat untuk mendanai defisit anggaran sebesar 6,34 persen dari produk domestik bruto tahun ini, dengan menyisihkan 695,2 triliun rupiah atau 49 miliar dollar AS untuk meningkatkan perekonomian dan memperkuat penanganan kesehatan.
Pemerintah juga berencana untuk menawarkan SUN senilai 900,4 triliun rupiah pada semester kedua tahun ini, akibat pembiayaan utang yang membengkak secara signifikan untuk mendanai penanggulangan wabah tersebut.
Rasio Utang Membengkak
Direktorat Jenderal Keuangan melaporkan, investor Jepang sangat berminat terhadap instrumen utang dengan bunga yang menarik.
"Keberhasilan Indonesia dalam menentukan harga transaksi menjadi benchmark, sambil menurunkan premi rata-rata untuk kurva sekunder dollar AS, mendorong pasar dan membuktikan bahwa Indonesia adalah penerbit Obligasi Samurai terkemuka," tambah Kementerian Keuangan.
Join lead arranger atau penjamin emisi penerbitan obligasi adalah Daiwa Securities, Nomura Securities, SMBC Nikko Securities, dan Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities.
Sebelum Obligasi Samurai diterbitkan, Kementerian Keuangan mengadakan non deal roadshow melalui internet untuk menjelaskan kondisi ekonomi makro Indonesia.
Direktur Fitch Ratings, Thomas Rookmaker, memperkirakan rasio utang pemerintah Indonesia akan membengkak menjadi 38 persen terhadap PDB pada akhir tahun ini. Dia menambahkan, jumlah itu masih akan berada di bawah peringkat rata-rata peringkat BBB sebesar 53 persen dari PDB.
"Peningkatan cepat dalam utang publik yang diakibatkan oleh meningkatnya defisit anggaran adalah sensibilitas peringkat negatif dari ulasan terakhir kami," kata Rookmaker, beberapa waktu lalu. n SB/E-9
