Pemerintah jangan lebih mementingkan masuknya investor smelter ketimbang memperketat pengawasan safety system.
JAKARTA - Pemerintah perlu bertindak tegas soal penerapan standar keselamatan internasional (international safety standard) menyusul kecelakaan kerja di pabrik pengolahan nikel PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel (ITSS), Morowali Industrial Park (IMIP), Sulawesi Tengah. Pemerintah harus memberlakukan standar keselamatan internasional dengan zero accidents ke seluruh investor.
Pengamat energi UGM, Fahmy Radhi, menilai meledaknya smelter di Morowali makin membuktikan investor smelter mengabaikan standar keselamatan pertambangan. Padahal, penerapan standar Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) seharusnya mengacu pada standar internasional, bukan standar nasional maupun standar Tiongkok.
"Investor Tiongkok biasanya cenderung meminimalisir biaya, termasuk mining safety cost (biaya keselamatan kerja pertambangan)," ujarnya di Jakarta, Selasa (26/12).
Fahmy juga meminta agar secara reguler diadakan audit keselamatan untuk memastikan sistem keselamatan bekerja sesuai standar yang berlaku.
Seperti diketahui, ledakan di tungku smelter milik PT ITSS di kawasan industri Kabupaten Morowali pada Minggu (24/12) menyebabkan 13 orang meninggal dunia, terdiri atas empat tenaga kerja asing (TKA) asal Tiongkok dan sembilan tenaga kerja Indonesia (TKI), sementara 39 orang yang mengalami luka-luka atas peristiwa tersebut telah mendapat perawatan intensif. Selain itu, sebanyak 29 korban mengalami luka berat, 12 korban mengalami luka sedang, serta lima korban mengalami luka ringan.
Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menurunkan tim untuk menangani kecelakaan kerja di pabrik pengolahan nikel PT ITSS. Sebagai penanggung jawab sektor industri, Kemenperin turut menyampaikan keprihatinan atas kecelakaan tersebut.
"Kami menghaturkan rasa dukacita yang mendalam bagi para keluarga korban. Diharapkan, perusahaan dapat memastikan terpenuhinya hak-hak karyawan yang menjadi korban, baik yang meninggal maupun luka," kata Juru Bicara Kemenperin, Febri Hendri Antoni Arif, di Jakarta, Minggu (24/12).
Kirim Tim
Febri menegaskan pemerintah termasuk Kemenperin akan mengirim tim ke lokasi. Karena itu, Kemenperin proaktif melakukan koordinasi dengan PT ITSS dan pihak-pihak terkait dalam upaya cepat penanganan kecelakaan kerja tersebut.
Febri menyampaikan hasil inspeksi dari tim investigasi tersebut, selain untuk mengetahui penyebab musibah di PT ITSS juga dapat menjadi evaluasi dari perusahaan untuk lebih baik lagi dalam pengawasan dan pengendalian terkait penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). "Jadi Standard Operating Procedure (SOP) benar-benar dijalankan dengan benar, termasuk yang berkaitan dengan pekerjanya dan teknologi yang digunakan," tuturnya.
Anggota Komisi VII DPR RI, Yulian Gunhar, meminta perusahaan smelter ITSS menghentikan sementara operasional dalam mengolah nikel. Hal itu guna memudahkan pihak kepolisian menginvestigasi.
Sementara itu, Kepala Divisi Media Relations PT IMIP, Dedy Kurniawan, mengemukakan pihaknya menanggung seluruh biaya perawatan dan perawatan korban usai kecelakaan, serta santunan bagi keluarga korban.
