Kebijakan hilirisasi harus dibarengi dengan penataan, pengelolaan, dan rekonsepsi lingkungan baik.
JAKARTA - Pemerintah diharapkan mengurangi investasi yang mengeruk kekayaan sumber daya alam (SDA). Sebab, kendatipun investasi berkontribusi besar mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, namun keseimbangan ekologi harus tetap menjadi prioritas.
Anggota Komisi VI, Deddy Yevri Hanteru Sitorus, mengapresiasi capaian Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI pada 2023 yang melampaui target. Meski demikian, dirinya mengingatkan Kementerian Investasi/BKPM agar tidak hanya mengandalkan SDA dalam investasi.
Deddy menambahkan investasi harus menjadi modal dasar pembangunan sehingga harus dilakukan secara hati-hati dan mengedepankan kepentingan rakyat. "Jadi, enggak bisa kalau menurut saya kita umbar habis-habisan (sumber daya alam) tanpa ada road map yang jelas," tegas Deddy dikutip dari laman resmi DPR RI. Hal itu ditegaskannya dalam dalam rapat kerja dengan Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia, di Senayan, Jakarta, Senin (1/4).
Lebih lanjut, Deddy meminta Kementerian Investasi untuk dapat melibatkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam setiap investasi yang ada. Dia menilai sektor UMKM menjadi penyumbang terbanyak dalam penyerapan tenaga kerja, yakni sekitar 96 persen.
Anggota Komisi VI DPR RI, Subardi, menekankan pentingnya hilirisasi harus dibarengi dengan penataan, pengelolaan, dan rekonsepsi lingkungan baik. Sebab, dia menilai setiap proses hilirisasi, hulunya adalah dari kekayaan alam yang perlu dijaga.
"Tidak hanya pada hilirisasi yang dipikirkan, tapi rekonsepsi ataupun penataan di dalam produksi, sehingga betul-betul dalam pengelolaan hulu itu betul-betul akan mencerminkan amanah dari Pasal 33 Undang-Undang Dasar 45," ujar Subardi dalam rapat kerja kesempatan sama.
Dia menambahkan hilirisasi hakikatnya untuk kemakmuran rakyat sehingga pemerintah perlu menjaga setiap investasi yang ada tidak dicampuri dengan kepentingan-kepentingan pihak tertentu. Karena itu, dia mengingatkan Kementerian Investasi berupaya penataan bagi investasi di Indonesia, baik di hulu maupun hilir, utamanya dalam investasi berkaitan dengan pengelolaan SDA.
"Berkaitan (dengan) itu, bagaimana dalam hal ini Kementerian Investasi untuk melakukan upaya dalam penataan ataupun mengelola daripada di bidang hulu dari sisi perizinannya, kemudian tata kelolanya, kemudian mapping-nya, dan sebagainya. Bagaimana tidak terjadi masuknya atau campur tangannya tangan-tangan jahil dalam konsep pengelolaan sumber daya," jelasnya.
Luar Jawa
Seperti diketahui, realisasi investasi sepanjang 2023 adalah sebesar 1.418,9 triliun rupiah. Capaian tersebut melampaui target (101,3 persen) yang sebelumnya ditetapkan sebesar 1.400 triliun rupiah dengan total penyerapan tenaga kerja sebanyak 1.823.543 orang.
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, mengatakan realisasi investasi sepanjang 2023 melampaui target yang ditetapkan Presiden Jokowi Widodo (Jokowi) yang mencapai 1.418 triliun rupiah.
Bahlil menyampaikan, sejak 2018-2923, Kementerian Investasi selalu mencapai target yang ditetapkan dalam perencanaan strategis sebesar 1.099,8 triliun rupiah. Menurut Bahlil, capaian tersebut tidak hanya tersebar di Pulau Jawa. Proporsi investasi di Indonesia kini lebih banyak di luar Jawa. penawaran.
