JAKARTA - Pemerintah mengalokasikan pembiayaan investasi untuk infrastruktur senilai 85,3 triliun rupiah tahun ini. Angka tersebut tecatat sekitar 48,5 persen dari total alokasi untuk pembiayaan investasi senilai 176,3 triliun rupiah.
"Dari Rp85,3 triliun ini kita akan melihat berbagai infrastruktur terutama untuk perusahaan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yang melaksanakan penugasan untuk pembangunan jalan tol di Sumatera dan untuk perusahaan," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Rabu (22/2).
Dari total itu, senilai 26,21 triliun rupiah akan dialokasikan untuk penyediaan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yakni sebanyak 229 ribu rumah. Senilai 2,56 triliun rupiah juga akan disalurkan sebagai Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada PT RNI guna memperbaiki struktur permodalan Holding BUMN industri pangan.
Di samping itu, senilai 20 triliun rupiah dari pembiayaan investasi akan disalurkan untuk klaster pendidikan antara lain untuk LPDP yang ditargetkan menyalurkan 3,08 triliun rupiah dari hasil kelolaan dana abadi di bidang pendidikan. Di samping itu, 4,3 triliun rupiah dari pembiayaan investasi juga akan disalurkan untuk perlindungan masyarakat dan 4,8 triliun rupiah untuk klaster pangan dan lingkungan hidup.
"Di samping itu senilai 3,5 triliun rupiah dari pembiayaan investasi disalurkan untuk klaster kerja sama internasional, termasuk untuk bantuan, misalnya kepada Turki yang mengalami gempa," katanya.
Sampai akhir Januari 2023, pembiayaan investasi belum direalisasikan, tapi akan disalurkan pada bulan-bulan ke depan. "Jadi 176,3 triliun rupiah belum terealisasi, ini masih dialokasikan. Kami akan melihat pada bulan-bulan ke depan realisasinya," ucapnya.
Surplus APBN
Lebih lanjut, Menkeu mengungkapkan surplus Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 pada Januari sangat tinggi, yakni mencapai 90,8 triliun rupiah atau setara dengan 0,43 persen dari produk domestik bruto (PDB). Hal tersebut karena surplus kas negara pada bulan lalu jauh lebih tinggi dari surplus APBN pada Januari 2022 yang sebesar 29,6 triliun rupiah dan dari Januari 2021 yang mencatat defisit senilai 45,5 triliun rupiah.
"Surplus ini menunjukkan kinerja APBN yang positif dan bisa mendukung pemulihan, namun di satu sisi APBN kembali sehat," kata Sri Mulyani.
Dia menyebutkan surplus APBN pada Januari 2023 berasal dari lebih tingginya realisasi pendapatan negara yakni 232,2 triliun rupiah atau tumbuh 48,1 persen dibanding periode sama tahun lalu (year-on-year (yoy) dibanding realisasi belanja negara sebesar 141,4 triliun rupiah atau tumbuh 11,2 persen (yoy).
Tingginya pertumbuhan realisasi pendapatan negara disebabkan antara lain karena melesatnya pertumbuhan penerimaan perpajakan sebesar 38,9 persen (yoy) menjadi 186,3 triliun rupiah dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang melonjak 103 persen (yoy) menjadi 45,9 triliun rupiah.
