Pemerintah perlu mendorong pemerataan investasi serta pembiayaan usaha kelautan dan perikanan ke seluruh wilayah Indonesia jika ingin mewujudkan misi menjadikan laut sumber penggerak ekonomi nasional.
Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyatakan realisasi investasi serta pembiayaan usaha kelautan dan perikanan nasional mengalami peningkatan setiap tahun dan umumnya terkonsentrasi di Pulau Jawa.
"Realisasi investasi tujuan setiap tahun terkonsentrasi di Jawa, umumnya Jakarta," ungkap Sekjen KKP, Nilanto Perbowo, di Jakarta, Senin (17/12).
Selain itu, ujar dia, pembiayaan usaha kelautan dan perikanan melalui perbankan secara nasional. Pada periode 2015-2018 mengalami pertumbuhan hingga rata-rata sebesar 11,9 persen per tahun. Terkait dengan data itu menunjukkan bahwa 52 persen pembiayaan disalurkan di Jakarta dan Jawa Timur, dan 61 persen pembiayaan disalurkan ke sektor hilir (pengolahan dan perdagangan).
Sebelumnya, Dirjen Perikanan Budi Daya KK P, Slamet Soebjakto, menyatakan bahwa program asuransi perikanan budi daya akan bakal mencakup semua komoditas perikanan ke depannya. "Insya Allah, nanti kita akan mengarah kepada semua komoditas di perikanan budi daya," kata Slamet Soebjakto dalam acara Peluncuran Asuransi Perikanan, di Jakarta, November lalu.
KKP, bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada acara peluncuran asuransi kali itu memperluas cakupan komoditas perikanan kepada udang, bandeng, nila, dan patin.
Sebagaimana diketahui, pada akhir tahun lalu, OJK-KKP hanya meluncurkan asuransi budi daya perikanan hanya untuk komoditas udang saja.
Menurut Slamet, ketika diluncurkan asuransi budi daya udang, banyak masukan, permintaan, dan saran dari berbagai kalangan masyarakat kenapa hanya udang saja, padahal komoditas perikanan budi daya yang dikelola warga sangat banyak.
Apalagi, lanjutnya, pihak perbankan juga memberikan respons yang luar biasa karena hal tersebut dinilai akan memberikan kepastian bagi perbankan dalam menyalurkan kredit bagi sektor kelautan dan perikanan di Tanah Air.
"Jadi, ini tren ke depan luar biasa. kami selaku pemerintah juga merasakan manfaat yang luar biasa. Ini juga sebagai bentuk perwujudan pemerintah hadir sebagai bentuk implementasi UU No 7/2016," kata Dirjen Perikanan Budidaya.
Slamet juga mengemukakan bahwa pada tahun 2019 mendatang juga diharapkan akan dapat menambah alokasi anggaran dan cakupan komoditasnya ke depannya.
Sinergi Antarlembaga
Sementara itu, Deputi Komisioner Pengawas Industri Keuangan Nonbank (IKNB) Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Moch Ihsanuddin, menyatakan banyak program pemerintah yang bila ingin sukses perlu disinergikan dengan lembaga lain, contohnya adalah program asuransi budi daya perikanan.
Program seperti ini, ujar Ihsanuddin, pada prinsipnya juga membantu target pemerintah untuk mencapai target inklusi keuangan pada angka 75 persen pada tahun 2019, sedangkan saat ini tingkat inklusinya masih sekitar 48 persen. Ant/E-10
