Investasi berkaitan erat dengan penciptaan lapangan kerja, peningkatan alih teknologi, serta peningkatan skill tenaga kerja yang akan berkontribusi terhadap penerimaan negara secara umum.
JAKARTA - Pemerintah perlu menarik investasi untuk mencapai target defisit dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2022 sebesar 4,85 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Namun, pengendalian pandemi Covid-19 tetap menjadi fokus utama untuk memulihkan kembali perekonomian nasional.
Ekonom dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis (LPEM FEB) Universitas Indonesia, Teuku Riefky, menilai investasi nantinya berkaitan erat dengan penciptaan lapangan kerja, peningkatan alih teknologi, serta peningkatan skill tenaga kerja yang akan berkontribusi terhadap penerimaan negara secara umum.
Meski demikian, dia memperingatkan pemerintah mengutamakan pengendalian pandemi yang berdampak pada pembatasan aktivitas perekonomian masyarakat. Menurutnya, pengendalian Covid-19 juga akan memulihkan perekonomian pada tahun depan.
"Kalau pemulihan ekonomi sudah terjadi di tahun depan maka pemerintah harus mengejar pertumbuhan ekonomi atau pemulihan ekonomi di mana sektor-sektor krusial terus didorong," kata Riefky, di Jakarta, Rabu (18/8).
Menurutnya, sektor tersebut antara lain industri manufaktur dan perdagangan. Apabila kegiatan sektor yang berkontribusi besar terhadap PDB ini didorong, dia optimistis penerimaan negara akan bisa semakin meningkat sehingga defisit anggaran bisa dipersempit.
Selain itu, pemerintah juga bisa meneruskan penghematan anggaran di luar untuk penanganan pandemi Covid-19 dan perlindungan sosial. "Jadi, harapannya kita melihat postur APBN, postur fiskal, yang lebih sehat lagi setelah pandemi berlalu," ucapnya.
Dalam RAPBN 2022, pemerintah merencanakan defisit anggaran sebesar 4,85 persen dari PDB. Nilai ini diambil sebagai langkah untuk mencapai konsolidasi fiskal, mengingat pada 2023 mendatang defisit anggaran diharapkan dapat kembali ke level paling tinggi 3 persen dari PDB.
Pemulihan Anggaran
Pada kesempatan lain, Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani, mengatakan seluruh negara saat ini sedang berjuang untuk mulai menyehatkan APBN, setelah keuangan negara bekerja keras menangani Covid-19. "Semua negara di dunia menghadapi pandemi dan mereka juga telah melakukan kebijakan extraordinary menggunakan APBN-nya," ucap Menkeu dalam acara Direktorat Jenderal Pajak (DJP) IT Summit 2021 secara daring, di Jakarta, Rabu (18/8).
Karena itu, dia berkomitmen akan terus berkoordinasi antar-otoritas pajak seluruh dunia dalam membuat kebijakan yang tepat. APBN Indonesia, lanjut dia, harus kembali sehat dalam jangka menengah panjang usai dua tahun terakhir telah bekerja luar biasa keras menghadapi Covid-19 dan memulihkan ekonomi.
Menurut Sri Mulyani, salah satu kunci penting bagi konsolidasi fiskal dan penyehatan APBN adalah dengan meningkatkan pendapatan negara, terutama di bidang pajak, sehingga reformasi di bidang perpajakan menjadi penting.
Sementara itu, Deputi III Kepala Staf Kepresiden (KSP), Panutan Sulendrakusuma, mengatakan upaya ekstensifikasi pajak untuk meningkatkan penerimaan negara akan turut menyasar pada sektor-sektor industri digital. Panutan mengakui di saat pandemi Covid-19 seperti saat ini, tidak mudah untuk meningkatkan penerimaan perpajakan karena tingginya tekanan terhadap sektor-sektor ekonomi.
Namun, berbagai upaya, salah satunya ekstensifikasi penerimaan pajak akan tetap dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara dan juga mencapai kemandirian pembiayaan pembangunan.
