Tim percepatan penurunan stunting di tingkat provinsi, kabupaten, dan desa untuk menyukseskan percepatan penurunan kekerdilan.
JAKARTA - Intervensi gizi butuh investasi dari banyak pihak. Hal ini untuk mencegah dan menangani stunting atau gangguan perkembangan kognitif dan kesehatan pada anak. Satu dollar Amerika Serikat (AS) yang diinvestasikan pada program gizi, dapat menghasilkan keuntungan berpuluh kali lipat.
"Investasi adalah kunci yang akan membentuk masa depan bangsa kita," kata Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin, dalam Pembukaan Forum Nasional Stunting 2021, di Jakarta, Selasa (14/12).
Wapres menyebut stunting dapat merugikan negara. Studi Bank Dunia menunjukkan kerugian negara akibat stunting akan berdampak pada pengurangan sedikitnya 3 persen Produk Domestik Bruto (PDB).
"Saat ini, satu dari tiga balita Indonesia mengalami stunting. Persoalan ini bukan persoalan bangsa di masa sekarang saja, melainkan menyangkut masa depan kita karena anak-anak itu adalah generasi penerus," jelasnya.
Komitmen Daerah
Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, mengatakan butuh kebijakan khusus agar penyelesaian secara komprehensif dapat dilakukan. Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting untuk mencapai target 14 persen pada tahun 2024.
Perpres tersebut menekankan komitmen pemerintah daerah. Menurut Muhadjir, sangat penting membentuk tim percepatan penurunan stunting di tingkat provinsi, kabupaten, dan desa untuk menyukseskan program tersebut.
"Tim tersebut diketuai oleh pimpinan daerah masing-masing agar program intervensi spesifik dan sensitif semua pihak konvergen dan terintegrasi," ucapnya.
Dia mengapresiasi pemerintah daerah yang bergerak dan menghasilkan kegiatan inovatif untuk percepatan penurunan stunting. Selain itu, 360 kabupaten/kota telah menandatangani komitmen untuk koordinasi dan sinkronisasi program penurunan stunting yang bersifat multisektoral.
"Pemanfaatan dana desa sudah dimaksimalkan untuk penanganan stunting seperti peningkatan gizi kelompok rentan melalui pemanfaatan pangan lokal untuk makanan tambahan bagi ibu hamil dan balita rentan stunting," tandasnya.
Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Hasto Wardoyo, mengungkapkan pihaknya berkomitmen mewujudkan 14 persen angka stunting pada tahun 2024. Berbagai terobosan atau inovasi untuk penurunan stunting telah dilakukan untuk mencegah dan menangani stunting mulai dari keluarga.
"Tim Pendamping Keluarga (TPK) sudah dibentuk. Jadi, stunting itu dimulai dari keluarga, pendekatan melalui keluarga di mana TPK itu ada tiga unsur, yaitu dari Kesehatan atau Bidan, Tim Penggerak PKK, dan Kader-kader yang ada di daerah," katanya.
