JAKARTA - Strategi integrasi antara lembaga pemerintah dan pihak terkait mempercepat proses vaksinasi Covid-19. Demikian disampaikan Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR, di Jakarta, Selasa (18/1).
"Dengan kombinasi melalui beberapa jalur, progres vaksinasi cukup berhasil. Secara inklusif merangkul pihak-pihak untuk melakukan vaksinasi," ujarnya. Dia menyebut, saat ini vaksinasi sudah mencapai 300 juta dosis.
Menkes mengakui, tidak memiliki kemampuan untuk merespons dengan cepat. Sebab vaksinasi daerah merupakan tanggung jawab pemerintah daerah. "Kemenkes sejak awal vaksinasi, tidak punya kaki tangan di daerah," katanya.
Dia menyebut, solusi untuk mengatasinya bekerja sama dengan Polri dan TNI. Hal ini agar pemerintah pusat memiliki kewenangan langsung untuk vaksinasi daerah. Di sisi lain, vaksinasi juga melibatkan swasta maupun masyarakat. Hal ini menjadi bukti pemerintah merangkul semua pihak agar pelaksanaan vaksinasi lebih inklusif.
"Dengan demikian bisa mengimbangi daerah-daerah yang tidak memiliki atau kurang mampu untuk agresivitas vaksin," jelasnya. Budi menekankan, peran pemerintah daerah penting untuk kesuksesan vaksinasi. Setelah sampai daerah, vaksin tersebut menjadi tanggung jawab pemda.
"Daerah yang harus memastikan bahwa vaksinasi dilakukan. Untuk ini, kami kerja sama dengan kemendagri," tandasnya.
