Kemendikbudristek menilai inspektorat daerah tidak paham system PPDB sehingga pengawasannya lemah.
JAKARTA - Inspektur Jenderal, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Chatarina Girsang, menyebut inspektorat daerah tidak paham sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sehingga pengawasan PPDB cukup lemah. Adapun dalam Permendikbud nomor 1 tahun 2021 tentang PPDB ada empat jalur PPDB yaitu Zonasi, Afirmasi, Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali, dan Prestasi.
"Inspektorat daerahnya tidak tahu bahwa PPDB yang diatur dengan Permendikbud zonasi ada empat jalur. Ini juga menjadi PR bagi kami dan kami turun harus dengan inspektorat daerah sehingga pengawasan cukup lemah," ujar Chatarina, dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi X DPR RI, di Jakarta, Rabu (12/7).
Dia mengatakan, pelanggaran atas suatu regulasi, termasuk PPDB karena lemahnya pengawasan. Menurutnya, penyimpangan kebijakan dalam PPDB merupakan pelanggaran atas prinsip kebijakan itu sendiri yaitu objektif, transparan, dan akuntabel.
"Objektif sesuai tujuan, transparan harus jelas terbuka melalui ppdb online, akuntabel semua harus terukur. Itu prinsip yang dilanggar sehingga kita banyak menemukan temuan2 tersebut," jelasnya.
Masalah Sosialisasi
Chatarina mengungkapkan, kementerian sudah melakukan sosialisasi terkait Permendikbud PPDB. Sosialisasi juga dilakukan bersamaan dengan Permendikbud pencegahan kekerasan di satuan pendidikan.
Dia menyebut, permasalahan terjadi saat sosialisasi sebab disdik tidak langsung menurunkan kepada sekolah. Dia mencontohkan, untuk orang tua kelas 6 SD harus mendapat sosialisasi PPDB SMP, sedangkan orang tua kelas 9 SMP harus mendapat sosialisasi PPDB SMA.
Sementara itu, Deputi II Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Abetnego Tarigan mengatakan pemerintah daerah (pemda) perlu turun ke lapangan untuk mengawasi pelaksanaan pendaftaran PPDB jalur zonasi guna mencegahkecurangan.
"Kami (KSP) turut mendorong pelaksanaan penegakan regulasi exsisting untuk percepatan perbaikan pelaksanaan PPDB melalui jalur zonasi," kata Abetnego, Rabu.
Abetnego mengatakan pelaksanaan PPDB berbasis zonasi seharusnya tidak hanya berhenti pada seleksi administrasi berkas, melainkan dibarengi dengan upaya pengecekan lapangan terkait calon peserta didik.
