JAKARTA - Industri pelayaran nasional tumbuh signifikan dalam beberapa waktu belakangan ini. Untuk mendorong terciptanya iklim kondusif di industri pelayaran nasional, Indonesian National Shipowners Association (INSA) mengharapkan adanya badan tunggal penegakan hukum di laut guna mendukung cita-cita Indonesia sebagai Negara Poros Maritim.
"Salah satu persoalan yang dihadapi pelayaran nasional saat ini, masih terjadinya tumpang tindih penegakan hukum di laut. Badan tunggal penegakan hukum di laut dibutuhkan untuk mendorong efektivitas dan efisiensi operasional kapal. Untuk itu, kami melakukan audiensi dengan Bapak Panglima TNI untuk meminta solusi terbaik," kata Ketua Umum DPP INSA, Carmelita Hartoto usai beraudiensi dengan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto di Jakarta, akhir pekan lalu.
Saat ini, tambahnya, sedikitnya 18 instansi memiliki kewenangan memeriksa ataupun menangkap kapal di tengah laut. Masing-masing instansi berwenang atas dasar peraturan perundangan yang menaunginya.
mza/E-10
