JAKARTA - Pemerintahan Taliban menuntut Dewan Keamanan PBB menghapus semua sanksi terhadap anggotanya dan mengizinkan mereka untuk bepergian untuk kepentingannya berdialog dan terlibat dengan komunitas internasional. RT melaporkan, Sabtu (20/8).
Dalam pernyataannya, Sabtu (20/8), juru bicara kelompok ini menyerukan kepada DK PBB untuk "tidak menggunakan sanksi sebagai alat untuk menekan". Sehari sebelumnya, Dewan gagal mencapai kesepakatan terkait perpanjangan sanksi yang membolehkan 13 pejabat senior Taliban bepergian ke luar negeri untuk menghadiri konferensi dan perundingan.
Sebanyak 135 pejabat Taliban dikenakan larangan bepergian dan pembekuan aset oleh DK PBB pada 2011. Namun pengecualian diberikan kepada 13 pejabat pada 2019 agar mereka dapat menghadiri perundingan damai di Qatar.
Taliban kembali ke tampuk kekuasaan di Afghanistan setelah Amerika menarik pasukannya dari negara itu tahun lalu. Anggota DK PBB mengalami deadlock terkait bagaimana memperlakukan militan-militan itu. AS mengusulkan pengembalian larangan bepergian pada tujuh orang dari 13 pejabat tersebut, hanya enam orang yang diizinkan ke Qatar.
Rusia dan Tiongkok menyarankan pengabaian diperpanjang 90 hari lagi, namun hanya untuk perjalanan ke Rusia, Tiongkok, Qatar, atau negara di kawasan, Al Jazeera melaporkan.
Para diplomat Barat mengutip kegagalan Taliban membentuk pemerintahan yang multi-etnik dan mengembalikan hak-hak perempuan sebagai pembenaran atas larangan bepergian tersebut.
Namun, Taliban menuduh beberapa kalangan yang fanatik Barat "menggunakan larangan itu untuk menciptakan jarak antara Afghanistan dengan dunia".
"Jika larangan itu diperpanjang, maka akan menciptakan jarak, bukannya mempromosikan dialog dan kesepakatan, hasil yang harus dicegah," kata Taliban.
"Afghanistan dimana AS, NATO, dan 50 negara yang dengan kekuatan penuhnya gagal membangun perdamaian dan stabilitas, keamanan dan stabilitas di sana hari ini menjadi kepentingan seluruh dunia."
