KUWAIT CITY - Menteri Luar Negeri Inggris, Boris Johnson, pada Sabtu (8/7) mendesak negara-negara Arab mengakhiri boikot mereka serta memulihkan hubungan mereka terhadap Qatar. Pernyataan Menlu Johnson disampaikan saat ia bertemu dengan Menteri Luar Negeri Kuwait, Sheikh Sabah Khaled Al-Sabah, pada Sabtu (8/7).
"Yang perlu dilihat orang-orang adalah deeskalasi dan progres dalam menangani pendanaan teroris di lawasan ini, dan progres untuk mengakhiri blokade ini," ucap Menlu Johnson, menyuarakan dukungan kepada Kuwait sebagai mediator dalam krisis tersebut. "Blokade tersebut tidak diinginkan dan kami berharap akan ada deeskalasi," imbuh dia.
Menlu Inggris itu juga menyatakan rasa optimistisnya bahwa sengketa antara negara Arab dengan Qatar bisa berakhir walau solusinya membutuhkan waktu agak lama.
Bantah Konfrontasi Militer
Setelah pertemuan Menlu Johnson dan Menlu Al-Sabah ini, Menlu Inggris itu dijadwalkan mengunjungi Qatar di hari yang sama. Di negara ini, Menlu Johnson diagendakan akan melakukan pertemuan dengan penguasa Qatar, Emir Tamim bin Hamad bin Khalifa al-Tsani, dan Perdana Menteri Sheikh Abdullah bin Nasserbin Khalifa Al Thani.
Sebelumnya Menlu Johnson juga mengadakan pembicaraan di Arab Saudi pada Jumat (7/7) dan mengatakan "sangat tidak mungkin" krisis saat ini akan mengarah pada konflik militer. "Semua orang yang saya ajak bicara mengatakan sebaliknya. Tidak ada kemungkinan konfrontasi militer," kata dia.
Dalam kunjungan kerja ke kawasan Timur Tengah untuk misi meredakan sengketa ini, sebelumnya Menlu Johnson telah pergi ke Arab Saudi untuk berbincang dengan Putera Mahkota Arab Saudi, Pangeran Mohammed bin Salman. Sementara saat berkunjung ke Uni Emirat Arab (UEA), ia bertemu dengan Putera Mahkota Abu Dhabi, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan.
Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Mesir, dan Bahrain bulan lalu mengumumkan pemutusan hubungan diplomatik dengan Qatar atas tuduhan bahwa negara itu telah mendanai ekstremis dan memiliki hubungan dekat dengan musuh bebuyutan Arab Saudi yaitu Iran. Atas tudingan itu, pemerintahan di Doha menyatakan semua itu tak mempunyai alasan. Ant/Rtr/I-1