BOGOR - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR mulai membangun infrastruktur jalan untuk logistik dan infrastruktur sumber daya air di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
"Kami yang sudah mulai di lapangan yakni pembangunan jalan karena logistik harus ada. Tidak mungkin kami membangun tanpa adanya jalan logistik," kata Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR, Mohammad Zainal Fatah, dalam media gathering, di Bogor, Jawa Barat, Rabu (23/3).
Dia juga menambahkan bahwa selain jalan logistik, Kementerian PUPR juga melakukan pembangunan infrastruktur sumber daya air di IKN. "Kemudian infrastruktur air, tidak mungkin membangun kota tanpa air," katanya.
Terkait pembangunan perumahan di IKN, Mohammad Zainal Fatah mengatakan akan dilakukan di kemudian hari, mengingat konstruksi perumahan dapat dilakukan secara cepat berkat dukungan kemajuan teknologi.
"Kalau untuk pembangunan perumahan bisa cepat, seperti membangun Rumah Instan Sederhana Sehat (Risha) di wilayah Semeru saja 2,5 bulan cepat karena saat ini sudah banyak teknologinya, apalagi nanti kalau bangun (rumah) menggunakan teknologi 3D printing," katanya.
Sebelumnya, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, menyatakan infrastruktur dasar akan menjadi bagian yang dibangun pertama kali oleh pemerintah di IKN Nusantara. Infrastruktur dasar ini termasuk pengembangan Bendungan Sepaku Semoi yang membendung Sungai Tengin dan merupakan penyuplai air baku untuk IKN serta Balikpapan.
Selain infrastruktur dasar, pemerintah turut membangun infrastruktur pendukung seperti jalan dan fasilitas umum serta kebutuhan dasar lainnya dengan lini masa pembangunan hingga 2024.
Kemudian, pemerintah akan membangun Istana Negara, Gedung MPR/DPR/DPD RI, Gedung Mahkamah Agung atau yang biasa disebut dengan tripraja, yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
Studi Kelayakan
Pemerintah melalui Kementerian PUPR bersama pemerintah Korea Selatan membahas pembentukan rencana dasar dan studi kelayakan (feasibility study) untuk perumahan ASN di IKN Nusantara.
Wakil Menteri PUPR, John Wempi Wetipo, mengatakan pembahasan kerja sama bidang infrastruktur antara pemerintah Indonesia dan Korea Selatan ini bisa menjadi komitmen bersama untuk sharing ilmu pengetahuan, terutama di bidang jembatan dan pengembangan IKN.
"Meskipun di tengah pandemi Covid-19 dan ada beberapa program yang pelaksanaannya bergeser, kami harap kerja sama ini tetap bisa terlaksana dengan baik," ujar Wamen Wempi.
Kementerian PUPR melakukan pembahasan peningkatan kerja sama di bidang infrastruktur dengan pemerintah Korea Selatan yang diwakili Wakil Menteri Land, Infrastructure and Transport (MOLIT) Korsel, Yun Seong-won.
Terdapat tiga agenda dalam kegiatan ini, meliputi pembahasan pembangunan Jembatan Batam-Bintan, pembentukan rencana dasar dan feasibility study untuk perumahan Aparatur Sipil Negara (ASN) di IKN, dan pembahasan perpanjangan Memorandum of Understanding (MoU) bantuan teknis Korea Selatan untuk perpindahan IKN.
Jembatan Batam-Bintan merupakan proyek jembatan bentang panjang dengan teknologi cable stayed dan nantinya menjadi jalan tol. Wamen Wempi mengatakan status Jembatan Batam-Bintan saat ini dalam tahap studi kelayakan, pembebasan lahan, izin lingkungan, penyiapan dokumen lelang dan penyampaian readiness criteria kepada Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT). Target penyelesaian pekerjaan tersebut pada Maret 2022.
