YOGYAKARTA - Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Pemprov DIY) menempatkan sektor pariwisata menjadi salah satu sektor utamanya, mengingat minimnya sumber daya alam. Karenanya, pembangunan infrastruktur di DIY diprioritaskan pada proyek pendukung sektor pariwisata.
Dalam Pembukaan Rapat Koordinasi Pembinaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2019, di Yogyakarta, Rabu (10/4), Sekretaris Daerah DIY, Gatot Saptadi mengatakan pembangunan infrastruktur merupakan suatu persyaratan penting dalam pembangunan sosial ekonomi.
"Infrastruktur diperlukan sebagai sarana penghubung, input, maupun output dari berbagai macam kegiatan sosial dan ekonomi. Di wilayah DIY, kami tengah memprioritaskan untuk pendukung pariwisata, menyongsong Bandara Internasional Yogyakarta di Kabupaten Kulon Progo," paparnya.
Gatot menambahkan di wilayah selatan, Pemprov DIY juga melakukan percepatan pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS), sekaligus menata sejumlah titik. Di wilayah barat, pembangunan Bedah Menoreh yang menghubungkan Kulon Progo dengan kawasan strategis pariwisata nasional Borobudur juga tengah dilakukan.
"Pembangunan jalan baru ke Borobudur dan Bedah Menoreh diharapkan mampu menggerakkan perekonomian masyarakat. Selanjutnya untuk mengimbangi pembangunan pelebaran jalan Ngeplang-Nanggulan-Kalibawang-Borobudur yang dilakukan Pemerintah Pusat, Pemda DIY membangun kawasan Agroteknopark di Wijimulyo, Nanggulan, Kulonprogo," ungkapnya.
Akselerasi Investasi
Terkait beragam pembangunan infrastruktur di DIY itu, Gatot menuturkan pertumbuhan ekonomi daerahnya menjadi semakin kokoh. Hal ini karena ditopang oleh akselerasi kinerja investasi seiring masifnya pembangunan infrastruktur, seperti penambahan aksesibilitas jalan maupun kebutuhan dasar masyarakat.
"Pada bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, hasil kerja Pemda DIY pada 2017 misalnya, menunjukkan peningkatan capaian indikator. Indikator yang sudah tercapai lebih dari 100 persen diantaranya aksesibilitas jalan di wilayah provinsi, penduduk berakses air minum, penduduk berakses sanitasi yang layak, dan penyelenggaraan jasa konstruksi," katanya.
Rakor Pembinaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2019 ini diadakan oleh Kementerian PUPR dengan sasaran pelaksana proyek infrastruktur di DIY dan Jawa Tengah.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR, Eko D Heri Purwanto mengatakan terdapat beberapa tujuan diadakannya rakor kali ini. Salah satunya ialah untuk pengenalan peralihan organisasi terkait tugas dan fungsi.YK/E-10