Pemerintah berkomitmen untuk terus membangun infrastruktur sumber daya air yang berkelanjutan untuk meningkatkan daya dukung kota dan pengendalian banjir.
JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendorong pembangunan infrastruktur perkotaan berkelanjutan dan menerapkan sistem sirkular. Hal itu untuk mengantisipasi dampak perubahan iklim.
Pada saat sama, jumlah penduduk Indonesia di daerah perkotaan saat ini mencapai 57 persen dari populasi nasional dan diperkirakan meningkat hingga 66 persen pada 2035. Fenomena urbanisasi yang pesat saat ini menyebabkan Indonesia perlu terus beradaptasi dengan tantangan urbanisasi, terutama perubahan iklim.
Salah satu dampak perubahan iklim yang berpotensi terjadi di daerah perkotaan yakni bencana banjir. Karena itu, ketersediaan infrastruktur sumber daya air yang berkelanjutan dinilai menjadi salah satu kunci dalam transformasi daerah perkotaan.
"Keberlanjutan adalah kunci untuk perkotaan masa depan, di mana air adalah kunci untuk daya dukung kota. Dalam hal ini, sangat erat kaitannya dengan pencegahan banjir. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk terus membangun infrastruktur sumber daya air yang berkelanjutan untuk meningkatkan daya dukung kota dan pengendalian banjir," kata Menteri Basuki dalam sambutannya yang dibacakan DirJen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Herry Trisaputra Zuna, pada The World Bank Urban-20 Mayor Summit Side Event, Selasa (30/8).
Menteri Basuki mengatakan penelitian, pengembangan teknologi, serta pendidikan sangat penting untuk mengembangkan inovasi dalam pemanfaatan, konservasi, dan pengendalian daya rusak sumber daya air, serta kebijakan dan pengembangan pengelolaan sumber daya air, air limbah, dan sistem penyediaan air minum.
Selain itu, Kementerian PUPR juga mendorong sirkularitas dalam pembangunan infrastruktur agar sejalan dengan komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi karbon. "Kami juga menerapkan konsep Green Building di berbagai proyek pembangunan, serta mengembangkan infrastruktur pengelolaan sampah yang berkelanjutan untuk meningkatkan kawasan perkotaan yang terlayani menjadi 100 persen pada 2024," ujarnya.
Dengan dilakukannya langkah-langkah tersebut berpotensi mengurangi emisi karbon sebesar 58 persen di sektor bangunan dan lima persen di sektor limbah. Kementerian PUPR saat ini juga sedang menyiapkan program Indonesia Green and Affordable Housing Program (IGAHP) untuk mendukung percepatan penurunan emisi yang bersumber dari sektor perumahan.
Disrupsi Pembangunan
Secara terpisah, Analyst Climate Policy Initiative (CPI), Albertus P Siagian, mengatakan meskipun perubahan iklim sudah terlanjur terjadi sekarang, pemerintah harus tetap mencegahnya supaya tidak lebih parah lagi. Sebab, perubahan iklim makin parah dapat membuat disrupsi pembangunan yang lebih besar juga.
"Caranya adalah (tetap) melakukan berbagai upaya mitigasi perubahan iklim," pungkasnya.
