BOGOR - Pemerintah Kota Bogor menaruh perhatian khusus kenaikan inflasi yang berada di urutan ketiga provinsi Jabar dan melebihi angka nasional. Bogor mengupayakan beberapa langkah koordinasi bersama forum komunikasi pimpinan daerah untuk menekannya.
Sekretaris Daerah, Syarifah Sofiah, Selasa (16/11), mengatakan setelah rapat koordinasi tingkat nasional penanganan inflasi daerah bersama Kementerian Dalam Negeri secara virtual pada Senin (14/11), Kota Bogor bersama forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda) akan merumuskan langkah-langkah yang tepat.
"Angka inflasi Kota Bogor bulan November 5,96 persen. Angka ini naik 0,02 persen dari bulan Oktober 5,94 persen," ujar Syarifah. Syarifah mengatakan dengan angka inflasi 5,96 persen menempatkan Kota Bogor di posisi tertinggi ketiga se-Jawa Barat setelah Kota Tasikmalaya 6,57 persen dan Kota Depok 6,24 persen.
Angka inflasi Kota Bogor pun tercatat lebih tinggi dari angka inflasi Jawa Barat dan nasional."Angka inflasi Jabar 5,93 persen dan inflasi nasional 5,71 persen. Jadi masih tinggi angka inflasi Kota Bogor," ujarnya. Syarifah pun menyampaikan kenaikan ini tentu menjadi perhatian bersama Forkopimda dan dinas terkait, termasuk BPS Kota Bogor.
Sebab berbagai langkah kebijakan dan arahan pengendalian inflasi pemerintah pusat sudah dilakukan Kota Bogor. Ini mulai dari kerja sama dengan daerah lain, operasi pasar murah, peninjauan ke pasar sampai pemberian bantuan sosial berupa voucer BBM kepada ojek online dan sopir angkot dampak kenaikan harga BBM.
"Penyumbang inflasi terbesar kenaikan BBM. Kami sudah intervensi dengan bantuan voucer BBM. Masyarakat juga semakin banyak yang memilih naik Biskita yang tarifnya nol rupiah sebagai alat transportasi," katanya. Meskipun demikian, Kota Bogor menyadari dua langkah ini nyatanya masih belum bisa mengendalikan inflasi. Sebab dalam perhitungan statistik BPS dua hal ini tidak memberikan pengaruh signifikan.