Katowice - Negara-negara peserta Konferensi Pengendalian Perubahan Iklim Global menyerukan kepada industri- industri raksasa pelaku pencemaran untuk membantu dunia, terhindar dari dampak perubahan iklim.
Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (Sekjen PBB) Antonio Guterres mengatakan upaya pengendalian perubahan iklim yang sedang dilakukan negara para pihak yang meratifikasi Kesepakatan Paris belum "on-track". Presiden Nepal, Bidhya Devi Bhandari, mengingatkan lapisan gletser yang meleleh di Nepal telah menyebabkan permukaan laut naik.
Kondisi ini mengancam bisa menenggelamkan negaranegara kepulauan kecil. Dunia telah mengalami kerusakan dan menunggu bencana pemanasan global mencapai puncaknya. "Nepal adalah negara dengan kondisi geografis pegunungan dan dataran.
Kami menanggung beban dampak perubahan iklim yang tidak seimbang dengan emisi karbon rendah yang dihasilkan negara kami," kata Presiden Bidhya Devi Bhandari, di hadapan para delegasi, di Katowice, Polandia, Selasa (4/12). Kesepakatan Paris memuat target membatasi kenaikan suhu global hingga di bawah 2 derajat Celsius.
Untuk itu, negara-negara maju harus menyediakan pendanaan 100 miliar dolar AS per tahun pada 2020, untuk membantu negara-negara berkembang mengadopsi energi terbarukan secara masif, sambil mengurangi emisi karbon dari negara mereka sendiri. Bhandari mengingatkan negara maju harus bertanggung jawab atas perubahan iklim.
"Sekarang ini seolah-olah kami dihukum karena kesalahan yang tidak pernah kami buat. Adalah kewajiban komunitas internasional untuk memastikan keadilan ditegakkan," kata Bhandari.
Sementara pihak tuan rumah, Polandia, justru mendorong agendanya sendiri, yang disebut sebagai "transisi yang adil" ke energi yang ramah lingkungan. Para ahli mengkhawatirkan bahwa negara itu akan tetap menggunakan batu bara selama beberapa dekade.
AFP/ils/P-4
