JAKARTA - Target bauran energi baru terbarukan (EBT) sebesar 23 persen pada 2025 tetap jalan. Untuk mempercepat bauran EBT tersebut telah disiapkan regulasi maupun pembangunan pembangkit EBT yang sudah diprogramkan di rencana usaha penyediaan tenaga listrik (RUPTL).
"Target itu tetap jalan. Regulasi sekarang yang kita punya ini sudah cukup dan RUPTL juga sudah berdasarkan target capaian itu," kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif, di Gedung Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (2/2).
Seperti dikutip dari Antara, Arifin menanggapi Dewan Energi Nasional (DEN) yang berencana merevisi target bauran EBT pada 2025 menjadi 17-19 persen dari target sebelumnya sebesar 23 persen lewat pembaharuan Kebijakan Energi Nasional (KEN).
DEN menyusun pembaharuan PP Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional yang menyesuaikan dengan perubahan lingkungan strategis yang selaras dengan komitmen perubahan iklim serta mengakomodasi upaya transisi energi menuju netral karbon 2060.
Kendati demikian, Arifin tidak memungkiri persoalan yang menghambat percepatan bauran EBT tersebut, salah satunya adalah ketersediaan infrastruktur. "Mungkin isunya sekarang adalah keterbatasan kita punya infrastruktur, ini yang harus kita perbaiki," kata Arifin.
Pada konferensi pers "Capaian Sektor ESDM Tahun 2023 dan Program Kerja Tahun 2024", Kementerian ESDM mencatat realisasi bauran EBT di tahun 2023 sebesar 13,1 persen dari target sebesar 17,9 persen.
Langkah Strategis
Kementerian ESDM pun membeberkan langkah-langkah strategis yang dilakukan untuk meningkatkan bauran EBT, di antaranya pelaksanaan pembangunan pembangkit EBT melalui RUPTL dengan target di 2025 sebesar 10,6 gigawatt (GW).
Kemudian, implementasi program pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) atap dengan target 2025 sebesar 3,6 GW. Konversi pembangkit diesel ke EBT, program mandatori B35 dengan target di 2025 sebesar 13,9 juta kiloliter (KL), program co-firing biomassa pada PLTU dengan target 2025 sebesar 10,2 juta ton.
Berikutnya, penyediaan akses energi modern melalui EBT di lokasi terluar, terdepan, dan tertinggal (3T), eksplorasi panas bumi oleh pemerintah, dan pemanfaatan EBT off grid dan pemanfaatan langsung.
