Sikap Indonesia terkait krisis politik di Myanmar yang jadi salah satu fokus dalam KTT Asean, tetap konsisten yaitu tidak akan mendukung pemerintahan junta.
PHNOM PENH - Presiden RI, Joko Widodo, menyerukan agar pemerintah dan parlemen negara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (Association of Southeast Asian Nations/ASEAN), harus bersinergi untuk memperkokoh kesatuan dan sentralitas Asean di tengah dinamika geopolitik dan situasi dunia yang semakin mengkhawatirkan.
"Kredibilitas dan relevansi ASEAN diuji di tengah tantangan ini," kata Presiden Joko Widodo saat melakukan pertemuan dengan pemimpin Asean dan perwakilan Asean Inter-Parliament Assembly, Phnom Penh, Kamboja, Kamis (10/11).
"Bila Asia gagal jadi solusi, kredibilitas, dan relevansinya akan terus dipertanyakan. Pemerintah dan parlemen harus bersinergi untuk memperkokoh kesatuan dan sentralitas Asean," kata Jokowi
Asean, menurut Presiden Joko Widodo, sudah tidak asing lagi dengan krisis. Dari dalam Asean, ada krisis politik di Myanmar di mana isu tersebut berkaitan erat dengan demokrasi dan situasi kemanusiaan.
"Peran Asean untuk menyelesaikannya, dinanti rakyat kita dan dunia," kata Presiden Joko Widodo.
Terkait krisis di Myanmar, Kementerian Luar Negeri Indonesia menegaskan bahwa Indonesia sejauh ini tetap konsisten untuk tidak mendukung pemerintahan junta di Myanmar. Isu Myanmar sendiri merupakan salah satu fokus dalam KTT Asean.
Pekan lalu, juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Teuku Faizasyah, mengatakan bahwa Indonesia sejauh ini tetap konsisten tidak mendukung pemerintahan junta di Myanmar. "Sebagai negara demokratis, Indonesia tidak dapat menerima dan tidak akan mendukung pemerintahan yang muncul tanpa melalui proses yang legal, apalagi melalui proses kudeta," ungkap Faizasyah.
Krisis politik dan aksi kekerasan masih terus menyelimuti Myanmar sejak kudeta militer 1 Februari 2021 lalu. Berbagai upaya Asean untuk turut menyelesaikan persoalan di Myanmar, termasuk dengan mengeluarkan lima poin konsensus pada April 2021, seakan jalan ditempat.
Junta militer Myanmar tidak merespons secara baik konsensus lima poin yang dihasilkan para pemimpin Asean, yang mencakup: dialog konstruktif, penghentian kekerasan, mediasi antara berbagai pihak, pemberian bantuan kemanusiaan, dan pengiriman delegasi Asean ke Myanmar.
Banyak pihak berharap Indonesia, yang akan mengambil alih kepemimpinan Asean pada 2023 mendatang, dapat melakukan terobosan terkait penyelesaian persoalan krisis di Myanmar ini.
Ambil Sikap
Sementara itu Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno LP Marsudi, saat sesi Retreat KTT ke-40 dan ke-41 Asean di Phnom Penh, Kamis, mengatakan bahwa ia mengharapkan agar para pemimpin Asean dapat mengambil sikap dan langkah dalam merespons situasi di Myanmar terutama tidak adanya komitmen dari junta militer Myanmar dalam menindaklanjuti konsensus lima poin.
"Asean sudah mengambil upaya ekstra, dan hasil upaya ini hanya akan terlihat hasilnya jika ada komitmen militer Myanmar untuk menindaklanjuti konsensus lima poin," ucap Menlu Retno.
"Bola sepenuhnya ada di tangan militer Myanmar. Terlepas dari kekecewaan Asean terhadap tidak adanya kemajuan tindak lanjut konsensus lima poin oleh militer Myanmar, saya yakin Asean akan tetap memberikan prioritas untuk membantu rakyat Myanmar termasuk melalui bantuan kemanusiaan," imbuh dia seraya mengatakan bahwa situasi konflik Myanmar tidak boleh menghambat perkembangan Asean.Ant/VoA/I-1
