Saat ini terdapat 46 negara yang termasuk dalam kategori negara terbelakang, 33 di antaranya di Afrika, 9 di Asia, 3 di Pasifik dan 1 di Karibia
DOHA - Indonesia menyerukan penguatan kemitraan global untuk mendukung pembangunan ekonomi negara-negara yang kurang berkembang pada Konferensi PBB Kelima tentang Negara-Negara Terbelakang (LDC5) di Doha, Qatar, pada 5-9 Maret 2023.
Dalam pernyataan nasional Indonesia, Dubes RI untuk Qatar Ridwan Hassan selaku Ketua Delegasi RI mengatakan bahwa LDCs masih menghadapi berbagai tantangan, seperti terbatasnya kapasitas produksi, kemampuan fiskal yang kurang memadai, tekanan utang, dan kurangnya akses terhadap teknologi.
Kondisi negara LDCs ini diperparah dengan adanya pandemi Covid-19 serta berbagai tantangan multi-dimensional lainnya, termasuk perubahan iklim serta kerentanan pangan dan energi.
Saat ini terdapat 46 negara yang termasuk dalam kategori LDCs, dimana 33 di antaranya negara Afrika, 9 di Asia, 3 di Pasifik dan 1 di Karibia.
"Adopsi Doha Programme of Action 2022 merupakan bukti komitmen kolektif kita untuk mendukung LDCs. Namun kita perlu bekerja keras untuk memastikan implementasi efektifnya," kata Dubes Ridwan.
Menurut dia, untuk mencapai target tersebut terdapat tiga hal yang perlu didorong. Pertama, menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pendanaan pembangunan di LDCs.
Saat ini LDCs menghadapi keterbatasan pendanaan, baik dalam bentuk investasi asing langsung (FDI) maupun bantuan pembangunan.
Dunia internasional perlu mendukung LDCs melalui pemberian bantuan pembangunan, investasi, dukungan teknis, inovasi model pendanaan, dan pembebasan tekanan utang.
"Di bawah Presidensi Indonesia, G20 sepakat untuk meningkatkan pendanaan campuran (blended finance) kepada negara berkembang, termasuk LDCs," ucap Dubes Ridwan.
Kedua, memajukan pembangunan SDM di LDCs. Besarnya populasi usia muda di LDCs menjadi aset berharga yang harus dikembangkan, antara lain melalui pelatihan dan pendidikan yang berkualitas dan inklusif. Selama ini Indonesia aktif memberikan bantuan kapasitas kepada LDCs.
Ketiga, memperkuat kemitraan Utara-Selatan, Selatan-Selatan, dan Kerja Sama Triangular.
Kerja sama tersebut harus berdasarkan permintaan dari LDCs dan mengusung prinsip solidaritas, inklusivitas, keseteraan, dan leave no one behind.
"Pandemi mengajarkan kita bahwa tidak ada satupun negara yang sanggup menghadapi tantangan global sendirian. Solidaritas, inklusivitas, kerja sama, dan kemitraan adalah kunci untuk mengatasi tantangan global. Mari gunakan kesempatan ini untuk memperkuat kemitraan global untuk dukung LDCs," tegas Dubes Ridwan.
Konferensi PBB tentang Negara-Negara Terbelakang (LDC5) diselenggarakan setiap 10 tahun sekali sejak 1981 untuk memobilisasi dukungan internasional terhadap pembangunan ekonomi LDCs.
Konferensi kelima (LDC 5) antara lain dihadiri oleh perwakilan 131 negara, dimana 25 negara diwakilkan pada tingkat kepala negara/pemerintah, serta 21 organisasi internasional.
Delegasi RI pada konferensi LDC5 dipimpin oleh Dubes RI untuk Qatar serta terdiri dari unsur Kementerian Luar Negeri, Kementerian PPN/Bappenas dan KBRI Doha. Anadolu/I-1
