Usulan adanya kawasan pemajuan kebudayaan menjadi penting untuk mengimplementasikan konsep-konsep tata kelola kebudayaan di Tanah Air.
JAKARTA - Musyawara Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Pemajuan Kebudayaan sebagai salah satu kegiatan Pekan Kebudayaan Nasional (PKN) 2023 mengusulkan adanya kawasan pemajuan kebudayaan. Adapun usulan lainnya adalah adanya bentuk ekonomi baru berbasis kebudayaan.
"Kawasan pemajuan kebudayaan ide luar biasa. Kita bisa meneguhkan kawasan pemajuan kebudayaan seperti apa sekaligus bentuk ekonomi kebudayaan," ujar Direktur Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Hilmar Farid, dalam penutupan Musrenbang Pemajuan Kebudayaan, di Jakarta, Minggu (29/10).
Hilmar mengatakan, kebudayaan merupakan sumber daya dan inspirasi dalam menghadapi berbagai tantangan yang ada. Di sisi lain, kebudayaan juga merupakan hasil atas penyelesaian masalah yang ada.
Dia menilai, hadirnya usul kawasan pemajuan kebudayaan menjadi penting untuk mengimplementasikan konsep-konsep tata kelola kebudayaan. Dia berharap, kehadiran kawasan pemajuan kebudayaan juga bisa muncul secara organik oleh masyarakat.
"Kawasan pemajuan kebudayaan menjadi pentning sebab pengelolaan kebudayaan pada akhirnya harus bisa diimplementasikan dalam lokalitas atau satuan ruang tertentu," tandasnya.
Sementara itu, Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Taufik Hanafi, menyambut baik dan siap mendukung adanya usulan kawasan pemajuan kebudayaan. Berkaca dari program kawasan sektor lain, dia berharap masyarakat bisa terlibat aktif agar program tersebut berjalan optimal.
"Saat ini banyak sekali kawasan-kawasan seperti ekonomi khusus, industri, dan pariwisata. Kawasan yang sukses itu sangat sedikit. Kami sambut baik jika pengembangan kawasan pemajuan kebudayaan tumbuh secara natural dari masyarakat," jelasnya.
Penyusunan Rencana
Taufik mengatakan, pihaknya saat ini tengah menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045. Dalam dokumen tersebut, kebudayaan mendapat posisi yang kuat terutama dalam proses transformasi di beberapa bidang seperti sosial, ekonomi, dan tata kelola.
"Di antara tiga transformasi ini perlu didukung penguatan daripada budaya dan ekologi. Peran kebudayaan penting dan eksplisit dalam dokumen," katanya.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 juga tengah disusun dan para pemangku kepentingan sektor kebudayaan diharapkan terlibat dalam penyusunan.
