» Rencana impor seharusnya tidak disampaikan oleh Mentan, karena tugasnya adalah mencegah impor dengan perbaikan subsidi pupuk dan memberi bantuan benih unggul.
» Negara mana yang siap jadi eksportir beras ke Indonesia. Bukankah mereka juga berupaya mendorong kecukupan stok dalam negerinya.
JAKARTA - Indonesia sudah diambang darurat pangan. Hal itu terlihat pada sikap pemerintah yang sudah mulai panik dengan kenaikan harga beras sehingga harus memenuhi kebutuhan dalam negeri dengan mengimpor beras.
Kalau semula hanya menargetkan impor beras pada tahun ini dua juta ton untuk menjaga stok, kini impor beras diputuskan naik menjadi 3,5 juta ton dan berpeluang melonjak jadi lima juta ton pada 2024 mendatang.
Hal itu disampaikan Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, saat Rapat Kerja dengan Komisi IV DPR RI di Jakarta, Senin (13/11).
Mentan dalam kesempatan itu mengatakan meningkatnya impor karena tantangan sektor pertanian yang semakin kompleks dan potensi krisis pangan dunia.
"Meningkatnya permintaan pangan pascapandemi Covid-19 menyebabkan harga pangan semakin mahal yang dapat mendorong terjadinya darurat pangan global dan dapat berpotensi mengancam stabilitas sosial ekonomi dan politik Indonesia. Tahun ini, Indonesia memutuskan untuk mengimpor 3,5 juta ton beras dan berpeluang mencapai lima juta tahun 2024," kata Mentan.
Lebih lanjut, dia menjelaskan pertimbangan menambah impor beras tahun ini 1,5 juta ton dari semula dua juta ton menjadi 3,5 juta ton untuk menjaga stabilisasi harga dan pasokan beras jelang akhir 2023 dan pesta demokrasi pemilu pada Februari 2024.
Penambahan kuota impor juga karena ada restriksi ekspor dari negara-negara produsen pangan dan El Nino (kekeringan) yang berdampak terhadap penurunan produksi beras dari yang tahun lalu 31 juta ton dan menjadi 30 juta ton pada tahun ini.
"Untuk itu perlu segera dilakukan upaya khusus percepatan peningkatan produksi pangan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat," kata Amran.
Petani Dipinggirkan
Menanggapi tambahan kuota impor beras itu, Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudisthira, mengatakan kalau sampai pemerintah mengimpor lima juta ton, hal itu menandakan tidak ada upaya serius untuk menaikkan produksi dalam negeri.
"Kalau impornya sebanyak itu, artinya petani memang makin dipinggirkan," tegas Bhima.
Dia menyayangkan pernyataan tambahan kuota impor itu keluar dari mulut Mentan. Rencana impor seharusnya tidak disampaikan oleh Mentan, apalagi baru menjabat. "Tugas Mentan adalah mencegah impor dengan perbaikan subsidi pupuk, bantuan benih unggul tahan cuaca ekstrem dan membenahi seluruh irigasi dan sumur. Kita jadi pesimis bahwa sektor pertanian di dalam negeri kurang menjanjikan dalam jangka pendek dan panjang," tukasnya.
Hal lain, kata Bhima, adalah negara mana yang siap jadi eksportir beras ke Indonesia. Bukankah mereka juga berupaya mendorong kecukupan stok dalam negerinya. Dia mengingatkan bahwa dari perkembangan yang ada, semakin banyak negara yang melakukan pengetatan pasar. Mereka tidak banyak mengekspor berasnya demi menjaga kebutuhan domestik.
"Jika kita tidak siap maka bisa jadi krisis pangan terparah," kata Bhima.
Sebab itu, dia mendorong agar pemerintah segera melakukan sejumlah langkah penting, di antaranya memperbesar alokasi subsidi pupuk dan percepat realisasinya khususnya pada siklus panen raya di kuartal I-2024.
Kemudian, mencegah alih fungsi lahan pertanian khususnya terkait industri dan infrastruktur yang tidak berkaitan dengan peningkatan produktivitas pertanian.
"Selanjutnya menutup celah korupsi sektor pertanian dan rente impor serta meningkatkan sumber pangan lokal alternatif," kata Bhima.
Sementara itu, pakar pertanian dari UPN Veteran Jawa Timur, Surabaya, Zainal Abidin, mengatakan untuk memperbaiki kondisi pertanian dan memenuhi kebutuhan dalam negeri, pemerintah seharusnya memastikan agar bantuan pupuk dan benih yang berkualitas sampai ke tangan petani yang berhak.
"Kewajiban pemerintah dalam persoalan ini adalah menyediakan bantuan pupuk, karena sering yang terjadi pupuk tersedia, tapi harganya mahal, atau petani punya uang tapi pupuknya tidak ada. Kalau pemupukan terlambat, percuma, tanaman jadi kerdil sehingga pupuk harus tepat waktu, tepat harga, dan tepat tempat," katanya.
Begitu pula bantuan pupuk diperuntukkan ke pertanian bukan perkebunan, dan jangan sampai dipermainkan spekulan pupuk. Begitu juga dengan benih.
