Indonesia akan didaulat sebagai tuan rumah Forum Air Sedunia yang akan digelar di Bali pada pertengahan Mei 2024.
JAKARTA - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Siti Nurbaya mengumumkan Indonesia didaulat menjadi tuan rumah Forum Air Sedunia atau World Water Forum yang dijadwalkan di Bali pada 18-24 Mei 2024.
"World Water Forum 2024 harus menjadi momentum untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kita, sebagai perwujudan air untuk kemakmuran bersama dan pertumbuhan bersama," ujarnya di Jakarta, kemarin.
Pertemuan World Water Forum ke-10 menyediakan platform penting bagi semua pemangku kepentingan di sektor air dalam skala global, yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
Hal itu merupakan tonggak kontribusi besar Indonesia terhadap upaya masyarakat global dalam mengelola sumber daya air secara berkelanjutan.
Siti menerangkan kehidupan makhluk hidup bergantung pada keberadaan dan ketersediaan air.
"Biasanya pemukiman manusia selalu berusaha dekat dengan mata air, sungai, danau atau daerah yang air tanahnya mudah dijangkau. Hal ini menunjukkan bahwa sumber daya udara yang cukup baik dari segi kuantitas maupun kualitas memegang peranan penting dalam pembangunan sosial dan ekonomi suatu wilayah," ucapnya.
ia mengungkapkan agenda politik global, seperti Megatrend 2045, menempatkan udara pada posisi strategis dalam kerangka pangan, energi, dan air, termasuk dalam kaitan dengan bencana dan kesejahteraan.
Penyediaan air bersih dan sehat tidak hanya terkait dengan tujuan pembangunan berkelanjutan nomor enam, yaitu air bersih dan sanitasi, tetapi juga terkait dengan poin nomor ke-17.
"Hal ini menjadi modalitas penting dalam perumusan kerangka kebijakan udara yang menekankan bahwa penyediaan dan pengelolaan udara tidak semata-mata persoalan teknis, tetapi terkait dengan prinsip hidrologi, biaya ekonomi, dan kelayakan," tutur Siti.
Sehubungan dengan itu, ia menjelaskan bahwa pendekatan lanskap diterapkan dalam mengembangkan kebijakan pengelolaan sumber daya alam, termasuk udara yang sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo bahwa pembangunan infrastruktur berjalan seiring dengan perbaikan dan pemulihan lingkungan.
"Implementasi tata kelola lanskap atau bentang alam dalam pengelolaan sumber daya air sangat penting, karena pendekatan ini mengutamakan keseimbangan antara pelestarian lingkungan, ekonomi pembangunan, dan kesejahteraan manusia melalui integrasi kebijakan yang kuat dan komprehensif serta penegakan hukum," katanya.
