JAKARTA - Bank Dunia menilai perekonomian Indonesia berpotensi tumbuh di atas lima persen jika pemerintah melakukan beberapa pembenahan struktural serta menghilangkan sejumlah hambatan. Pembenahan struktural tersebut akan mendorong produktivitas dan pertumbuhan terutama di sektor perdagangan dan investasi.
Ekonom Bank Dunia di Indonesia, Frederico Gil Sander di Jakarta, Kamis (13/12) mengatakan pembenahan dilakukan dengan mendorong perbaikan iklim investasi dan ekspor serta melindungi kegiatan bisnis dari praktik persaingan tidak sehat. Selain itu, yang paling penting, jelas Sander, yaitu kepastian regulasi dan hukum yang ditopang kebijakan energi yang tidak membebani neraca transaksi berjalan.
"Upaya ini harus didukung oleh investasi sumber daya manusia serta infrastruktur untuk membuat ekonomi maju dan tumbuh lebih baik," kata Sander. Dalam laporan triwulanan terbaru, lembaga kreditur tersebut menyebutkan perekonomian Indonesia pada 2018 dan 2019 diperkirakan tumbuh 5,2 persen dengan ditopang oleh permintaan domestik yang kuat serta investasi maupun ekspor.
Proyeksi tersebut bisa meleset karena adanya risiko dari eksternal terutama ketegangan perdagangan global serta siklus pengetatan kebijakan moneter dari bank sentral di negara maju. Meski demikian, Indonesia, jelasnya, dapat lolos dari dampak negatif gejolak global apabila mempunyai fundamental ekonomi makro yang sehat serta koordinasi kebijakan fiskal, moneter dan nilai tukar yang kuat.
Lebih Kompetitif
Sander dalam kesempatan itu juga menekankan pentingnya reformasi kebijakan yang mendukung penguatan ekspor dan investasi untuk memperkuat posisi Indonesia, sehingga lebih kompetitif di pasar global. "Penguatan reformasi dalam peningkatan ekspor dan investasi ini juga dapat memperkuat neraca transaksi berjalan dan meningkatkan ketahanan ekonomi," kata Sander.
Upaya memperkuat ketahanan tersebut telah dilakukan oleh pemerintah saat ini yaitu dengan melakukan sejumlah ratifikasi perdagangan bebas serta mendorong relaksasi terhadap peraturan Daftar Negatif Investasi (DNI). "Kondisi ini bermanfaat untuk meningkatkan daya saing Indonesia dan menciptakan pekerjaan yang baik sehingga semakin banyak penduduk menjadi bagian dari kelas menengah," katanya.
Upaya itu, tambahnya, harus dilakukan karena dengan ketidakpastian perekonomian global akibat ancama perang perang dagang harus diubah menjadi peluang. Di mana banyak investasi asing yang mulai melakukan realokasi pabrik ke negara berkembang di Asia Tenggara.
bud/Ant/E-9