JAKARTA - Presiden Joko Widodo mengatakan Indonesia masih tertinggal jauh dalam transformasi digital. Untuk mengejar ketertinggalan dari negara-negara lain, menurut Kepala Negara, Indonesia setidaknya membutuhkan talenta digital sebanyak kurang lebih 9 juta orang untuk 15 tahun ke depan.
"Ini perlu betul-betul sebuah persiapan untuk kurang lebih 600.000 talenta digital per tahun sehingga kita bisa membangun sebuah ekosistem yang baik," kata Presiden Jokowi saat memimpin rapat terbatas 'Perencanaan Transformasi Digital' di Istana Merdeka , Jakarta, Senin (3/8/)
Mengutip survei lembaga IMD World Digital Competitiveness pada 2019, Indonesia masih berada di peringkat 56 dari 63 negara dalam hal transformasi digital. Presiden Jokowi menyebut posisi Indonesia ini masih jauh lebih rendah, bahkan apabila dibandingkan dengan beberapa negara tetangga, misalnya Thailand di posisi 40, Malaysia di posisi 26, dan Singapura di posisi nomor dua.
Presiden mengingatkan pentingnya pengembangan sumber daya manusia untuk mendorong transformasi digital di tanah air. Untuk itu, Presiden Jokowi berharap Indonesia dapat mencetak banyak talenta digital tiap tahun.
"Persiapkan kebutuhan SDM talenta digital. Ini penting sekali untuk melakukan transformasi digital," kata Presiden Jokowi.
Kepala Negara berharap pandemi Covid-19 yang saat ini melanda justru harus menjadi momentum agar tranformasi digital segera dilakukan lebih gencar lagi. Sebab, sudah terjadi pergeseran perilaku masyarakat yang mengarah pada digitalisasi.
"Karena di masa pandemi maupun next pandemic mengubah secara struktural, cara kerja, cara beraktivitas, cara berkonsumsi, cara belajar, cara bertransaksi yang sebelumnya offline dengan kontak fisik menjadi lebih banyak ke online dan digital," ujar dia.
Sindir Menteri
Saat memberikan pengarahan pada rapat terbatas terkait Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) , Presiden untuk kesekian kalinya menyindir kurangnya aura krisis dalam penanganan virus korona di kementerian/lembaga.
"Di kementerian, di lembaga, aura krisisnya betul-betul belum, masih kejebak pada pekerjaan harian. Enggak tahu prioritas yang harus dikerjakan," ujar Jokowi.
Untuk itu Jokowi meminta Satuan Tugas Penanganan Covid-19 dan PEN agar segera menangani persoalan-persoalan tersebut. "Saya minta pak ketua urusan ini dirinci satu per satu dari menteri-menteri yang terkait sehingga manajemen krisis kelihatan, lincah, cepat, troubleshooting, smart shortcut, dan hasilnya betul-betul efektif," katanya.
Pada ratas akhir Juli lalu, Jokowi pun sempat menyinggung agar aura krisis penanganan kesehatan covid-19 terus digaungkan sampai vaksin tersedia. n fdl/P-4
