JAKARTA - Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Balikpapan menandatangani perjanjian konsesi dengan PT. Indika Logistic & Support Service tentang Penyediaan dan/atau Pelayanan Jasa Kepelabuhanan pada Terminal PT. Indika Logistic & Support Service atau Terminal Interport Kariangau di Pelabuhan Balikpapan.
Plh Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Capt. Antoni Arif Priadi mengatakan bahwa perjanjian konsesi ini mencerminkan komitmen Pemerintah dalam meningkatkan kuantitas, kualitas, efisiensi pengelolaan dan pemeliharaan dalam penyediaan Jasa Kepelabuhanan di Area Pelabuhan Balikpapan sertaa meningkatkan pendapatan negara melalui pembayaran Pendapatan Konsesi sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
"Perjanjian konsesi tersebut menunjuk PT. Indika Logistic & Support Service sebagai Badan Usaha Pelabuhan (BUP) yang bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan pengusahaan pelabuhan di Pelabuhan Balikpapan selama 31 tahun dengan luas sebesar 32.880 M2," kata Capt Antoni dalam keterangan tertulisnya, Selasa (28/3).
Ia juga menjelaskan bahwa Pelabuhan Balikpapan merupakan salah satu pelabuhan penyangga logistik utama bagi pembangunan Ibu Kota Negara Baru atau IKN Nusantara. Sebagai wilayah penyangga tersebut, pelabuhan Balikpapan harus memberikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh masyarakat.
"Dengan penandatanganan perjanjian konsesi ini, diharapkan dapat meningkatkan pengembangan infrastruktur pelabuhan serta mampu menggerakan perekonomian secara nasional terutama bagi masyarakat di Propinsi Kalimantan Timur," kata Capt Antoni.
Menurutnya perjanjian konsesi ini juga memberikan kepastian hukum atas kegiatan pengusahaan jasa kepelabuhanan yang dilakukan oleh Badan Usaha Pelabuhan seperti PT. Indika Logistic & Support Service.
"Pemerintah berharap perjanjian konsesi ini dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan kepelabuhanan di Pelabuhan Balikpapan serta memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat. Dalam hal ini, Pemerintah akan terus berupaya untuk mendukung pengembangan infrastruktur pelabuhan dan pemeliharaan layanan kepelabuhanan di Indonesia," tutup Capt Antoni.
