NEW DELHI - Amazon dan Tata Group India pada Sabtu (3/7) memperingatkan pejabat pemerintah bahwa rencana aturan perdagangan e-commerce baru yang lebih ketat untuk pengecer daring akan berdampak besar pada model bisnis mereka.
Menurut sejumlah sumber, dalam pertemuan yang diselenggarakan oleh Kementerian Urusan Konsumen dan badan promosi investasi pemerintah, Invest India, banyak eksekutif menyatakan keprihatinan dan kebingungan atas aturan yang diusulkan. Mereka meminta pemerintah agar batas waktu untuk memberikan tanggapan diperpanjang pada 6 Juli untuk diperpanjang.
Aturan e-commerce baru yang keras dari pemerintah, yang diumumkan pada 21 Juni dengan tujuan memperkuat perlindungan bagi konsumen, telah menimbulkan kekhawatiran. Mereka yang khawatir itu dari kalangan pengecer di India, terutama dari pemimpin pasar Amazon dan Flipkart Walmart.
Iklan Menyesatkan
Menurut para sumber, aturan yang membatasi penjualan kilat, melarang iklan yang menyesatkan, dan mewajibkan sistem pengaduan, serta sejumlah proposal lainnya, dapat memaksa perusahaan seperti Amazon dan Flipkart untuk meninjau struktur bisnis mereka. Sejumlah aturan ini dapat meningkatkan biaya untuk pesaing domestik termasuk JioMart, BigBasket, dan Snapdeal dari Reliance Industries.
"Amazon berpendapat bahwa Covid-19 telah menghantam usaha kecil dan aturan yang diusulkan akan berdampak besar pada penjualnya, dengan alasan bahwa beberapa klausul sudah dicakup oleh undang-undang yang ada," kata dua sumber.
Kebijakan yang diusulkan menyatakan, perusahaan e-commerce harus memastikan tidak ada perusahaan terkait mereka yang terdaftar sebagai penjual di situs web mereka. Usulan ini khususnya dapat berdampak pada Amazon, karena memegang saham tidak langsung di setidaknya dua penjualnya, Cloudtail dan Appario.
Pada klausul yang diusulkan itu, perwakilan Tata Sons, berargumen bahwa klausul itu bermasalah. n SB/Rtr/N-3
