JAKARTA - Keberadaan Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Indonesia Investment Authority (INA) diharapkan mampu mempercepat pembangunan infrastruktur di dalam negeri mengingat kebutuhan investasi di Indonesia yang sangat besar.
Ketua Komisi Tetap Kebijakan Infrastruktur Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Mohammed Ali Berawi, di Jakarta, Rabu (31/3), mengatakan INA sebagai terobosan yang patut diapresiasi.
"INA diharapkan mampu menyinergikan dan mengharmonisasikan berbagai investasi, baik dari dalam dan luar negeri yang sangat berperan dalam mempercepat proses pembangunan infrastruktur," kata Ali.
Mengutip riset dari McKinsey yang bertajuk Global Infrastructure Gaps melaporkan setiap satu dollar AS yang terinvestasi di bidang infrastruktur akan mampu berkontribusi sekitar 20 sen kenaikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) melalui peningkatan produktivitas.
Hal itu karena pembangunan bidang infrastruktur mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan menarik semua sektor-sektor industri terkait.
Menurut dia, dua infrastruktur utama yang perlu dibangun di Indonesia, yaitu pertama adalah infrastruktur dasar untuk mereduksi gap pembangunan antarawilayah. Kedua adalah infrastruktur modern dalam rangka mendorong infrastruktur dasar yang telah ada.
Sementara itu, Anggota Komisi XI DPR, Muhammad Misbakhun, berharap INA akan menjadi salah satu katalisator pemulihan ekonomi Indonesia yang tertekan akibat krisis pandemi Covid-19.
Secara terpisah, Pakar Ekonomi Universitas Katolik Atmajaya Jakarta, Yohanes B. Suhartoko, menegaskan INA sangat diperlukan untuk penyediaan infrastruktur dan investasi lainnya. "INA diperlukan karena karena bank sebagai sisi penyedia dana investasi, nampaknya belum mampu," kata Suhartoko.
Selain kapasitas pembiayaannya yang belum memadai, komposisi dana di bank juga masih didominasi dana jangka pendek, sedangkan infrastruktur butuh pembiayaan jangka panjang.
Jangka Panjang
Pengamat Ekonomi dari Universitas Internasional Semen Indonesia (UISI), Surabaya, Leo Herlambang, menambahkan, INA harus mampu mempercepat pembangunan infrastruktur di dalam negeri, mengingat kebutuhan investasi infrastruktur yang masih sangat tinggi.
"Lembaga semacam ini diperlukan agar investor mendapat alur dan aturan yang jelas terhadap proyek-proyek yang mereka minati. Nanti diharapkan surat utang yang diterbitkan bersifat long term atau jangka panjang sesuai dengan karakteristik proyek infrastruktur. Tinggal investor yang memilih dari suku bunga atau sistem bagi hasil yang ditawarkan," kata Leo.
n ers/SB/E-9
