Kebergantungan impor pangan yang semakin menguat di Indonesia menunjukkan tidak seriusnya pembenahan sektor pertanian Indonesia.
JAKARTA - Komisi IV DPR RI meminta pemerintah tidak terus-terusan mengimpor beras seperti yang dilakukan dalam dua tahun terakhir. Apalagi, Presiden Prabowo Subianto sangat serius mendorong swasembada pangan dalam waktu empat tahun.
Demikian ditegaskan Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto, saat baru saja didapuk sebagai Ketua Komisi tersebut di Jakarta, Selasa (22/10). Titik sendiri bukan orang baru di Komisi IV, sebab pada 2014 lalu pernah menjadi Wakil Ketua Komisi IV. Komisi ini membidangi pertanian, kehutanan, dan kelautan.
Titiek Soeharto mengungkapkan pihaknya akan memaksimalkan fungsi Bulog. "Agar fungsi Bulog kita maksimalkan, jangan nanti pas panen malah impor beras. Jadi, hal-hal ini yang penting kita harus bagaimana mempercepat swasembada pangan. Kemarin Bapak Presiden sudah rencanakan bahwa kita harus swasembada dalam jangkauan 4 tahun," jelasnya.
Sebagai tindak lanjut, lanjut Titiek, Komisi IV DPR akan segera menggelar pertemuan dengan Kementerian selaku mitra kerja terutama perihal target swasembada pangan itu. "Nanti akan ada pertemuan, kita panggil teman-teman dari kementerian mitra-mitra kerja kita yang terkait dengan swasembada pangan," ungkapnya.
Adapun jajaran pimpinan Komisi IV yang sah ditetapkan, yaitu Ketua Komisi IV DPR RI yaitu, Siti Hediati Soeharto (Fraksi Partai Gerindra), Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman (Fraksi PDI-Perjuangan), Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Panggah Susanto (Fraksi Partai Golkar), Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Ahmad Yohan (Fraksi PAN) dan Abdul Kharis Almasyhari (Fraksi PKS). Adapun Komisi IV DPR RI yang beranggotakan 47 orang.
Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI), Henry Saragih, ketika dihubungi, Rabu (23/10), menegaskan kebergantungan impor pangan yang semakin menguat di Indonesia karena tidak seriusnya pembenahan sektor pertanian Indonesia.
"Ketergantungan Indonesia terhadap pangan impor semakin kentara beberapa tahun terakhir. Data BPS (Badan Pusat Statistik) mencatat bahwa pangan strategis seperti beras, kedelai, jagung, gula, daging sapi, bawang putih, bahkan garam, itu Indonesia impor dari negara lain. Bahkan untuk kedelai, itu 90 persen kebutuhan nasional kita dipenuhi dari impor," jelas Henry.
Impor Mudah
Menurut dia, kehadiran UU Cipta Kerja juga membawa pengaruh terciptanya kondisi ini. "Hal yang paling parah dari ini semua adalah bagaimana UU Cipta Kerja mengubah substansi dari UU Pangan di Indonesia. Akibatnya, impor menjadi semakin gampang dilakukan dan jelas merugikan petani kita," ucapnya.
