Rencana importasi beras sebagai bentuk ketidakberdayaan menghadapi oligarki bisnis dan pemburu rente pangan yang menghambat produktivitas dan realisasi kemandirian pangan.

JAKARTA - Keputusan Kementerian Perdagangan (Kemendag), Badan Pangan Nasional (Bapanas) bersama Bulog mengimpor beras menunjukkan ketakberdayaan menghadapi kekuatan oligarki. Peranan Badan Pangan Nasional yang baru dibentuk juga dipandang tak menyelesaikan masalah.

Peneliti Mubyarto Instiute Yogyakarta, Awan Santosa, menegaskan langkah impor 500 ribu ton beras oleh Bulog merupakan kebijakan yang terus-menerus terpaksa untuk mengamankan cadangan pangan karena harga beras yang cenderung meningkat. "Ini bentuk ketidakberdayaan menghadapi oligarki bisnis dan pemburu rente pangan yang menghambat produktivitas dan realisasi kedaulatan pangan," tegas Awan pada Koran Jakarta, Jumat (16/12).

Direktur Celios, Bhima Yudisthira, mengatakan sengkarut data impor beras hanya menguntungkan para importir dan tengkulak di tingkat petani. Bagi importir keputusan impor pangan selalu berdampak pada kenaikan laba. Setiap jelang pemilu, ada isu impor beras karena marjin yang dihasilkan sangat menggiurkan.

Sementara itu, tengkulak akan tekan harga gabah dan beras di tingkat petani karena wacana impor artinya supply beras bertambah. Petani yang terjepit, pupuk semakin mahal, sementara harga gabah bisa berisiko turun.

"Ada kegagalan pada Badan Pangan sehingga kebijakan koordinasi dan pendataan menimbulkan polemik di publik. Idealnya di rakortas (Rapat koordinasi terbatas) sudah selesai soal simpang siur data ini," tandas Bhima.

Dia menambahkan, meskipun Bulog yang melakukan impor, tetapi peran pelaku usaha yang memfasilitasi impor di negara asal beras seperti Vietnam akan diuntungkan.

Direktur Perlindungan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementan, Mohammad Takdir Mulyadi, mengatakan berkat upaya penanganan Dampak Perubahan Iklim yang begitu masif dan fokus serta melibatkan berbagai pihak yang dilakukan Kementan, produksi padi pada 2022 pun tidak terganggu. Mengacu data BPS, prognosa luas panen padi 2022 sebesar 10,54 juta hektare dengan produktivitas 5,25 ton/ hektare dan produksinya mencapai 55,36 juta ton gabah kering giling (GKG), setara 31,90 juta ton beras.

"Dengan besarnya konsumsi nasional 30,20 juta ton, makan terjadi surplus 1,70 juta ton. Hasil survei stok beras (SCBN BPS) mencatat stok beras cukup aman, di mana stok beras pada April 2022 sebanyak 10,15 juta ton. Produksi beras pada Januari-Juni 2022 sebesar 18,54 juta ton dan prognosa produksi beras Juli-Desember 2022 sebesar 13,36 juta ton," terangnya.

Stabilkan Harga

Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso (Buwas) memastikan stabilitas harga beras di pasaran dapat dijaga dengan bertambahnya stok Cadangan Beras Pemerintah yang dikuasai oleh Bulog melalui masuknya beras impor yang baru tiba hari ini.

Buwas menambahkan, hingga akhir Desember 2022 akan masuk beras impor sebanyak 200 ribu ton untuk menambah cadangan beras pemerintah ke 14 titik pelabuhan di Indonesia yaitu Pelabuhan Malahayati dan Lhokseumawe (Aceh), Belawan (Medan), Dumai (Riau), Teluk Bayur (Padang), Boom Baru (Palembang), Panjang (Lampung), Tanjung Priok (Jakarta), Merak (Banten), Tanjung Perak (Surabaya), Tenau (Kupang), kemudian sisanya akan direalisasikan tahun depan sampai dengan sebelum panen raya.

Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan, mengatakan jumlah beras yang akan diimpor adalah sebanyak 500 ribu ton yang akan masuk secara bertahap sampai dengan Februari atau sebelum panen raya.

Baca Juga: