» Pemerintah perlu mengembangkan industri pengolahan dengan memanfaatkan inovasi dan teknologi.
» Sebelum pandemi, RI ditargetkan bisa keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah pada 2036.
JAKARTA - Target jangka panjang pemerintah untuk membawa Indonesia masuk dalam kategori negara maju pada 2045 mendatang atau tepat pada HUT ke-100 RI bakal sulit terealisasi. Sulitnya merealisasikan target tersebut karena pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya berkisar 5 persen, sehingga belum cukup untuk menggapai impian sebagai negara maju.
Deputi bidang Ekonomi Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN/ Bappenas), Amalia Adininggar Widyasanti, mengatakan perekonomian Indonesia perlu tumbuh 5,7 persen per tahun agar Indonesia dapat menjadi negara maju pada 2045. "Hasil exercise kami menunjukkan bahwa apabila sepanjang 2022 sampai 2045 kita bisa tumbuh berkisar 5,7 persen, kita bisa mencapai negara berpendapatan tinggi di 2043," kata Amalia.
Menurut dia, apabila Indonesia hendak menjadi negara maju sebelum 100 tahun kemerdekaan, pertumbuhan ekonomi harus mencapai minimal 5,7 persen per tahun. "Pertumbuhan 5 persen per tahun untuk Indonesia tidak cukup untuk membawa Indonesia menjadi negara maju sebelum 2045," katanya.
Untuk itu, pemerintah memandang Indonesia memerlukan proses pengembangan industri pengolahan dengan memanfaatkan inovasi dan teknologi.
Pada 2021, industri pengolahan yang tumbuh 3,39 persen secara tahunan atau year on year (yoy) dan menjadi penyumbang terbesar pertumbuhan ekonomi yakni mencapai 0,70 dari total pertumbuhan ekonomi sepanjang 2021 yang sebesar 3,69 persen.
Sebab itu, diperlukan ekosistem dengan regulasi yang kondusif, kesempatan berusaha untuk terus tumbuh dan berkembang, ketersediaan sumber daya yang mencukupi, dukungan investasi dan usaha yang sehat, serta tentunya ketersediaan sumber daya manusia industri atau talent.
Sebelum pandemi, Bappenas pernah memperkirakan Indonesia bisa keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah di 2036 dengan pertumbuhan ekonomi setidaknya 5,7 persen per tahun sejak 2015.
Target tersebut harus tertunda karena penyebaran pandemi Covid-19 yang mengakibatkan ekonomi terkontraksi.
Pengamat ekonomi dari Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, Aloysius Gunadi Brata, mengatakan selain pertumbuhan yang cukup, pemerintah juga harus mengidentifikasi sumber dari pertumbuhan itu sendiri.
"Kalau masih mengandalkan komoditas atau sektor primer saja, akan sangat sulit. Industri pengolahan harus juga dipacu untuk punya kekuatan di inovasi dan teknologi," kata Gunadi.
Indonesia, jelas Gunadi, pada pertengahan 2021 lalu turun kelas dari upper-middle income country (UMICs) kembali menjadi anggota lower-middle income countries (LMICs). Bank Dunia menjadikan Indonesia sebagai bagian dari UMICs di 2020, berdasarkan data capaian ekonomi nasional 2019. Segera setelah pandemi melanda, Indonesia pun kembali terjungkal ke kelompok LMICs.
"Bila mau naik kembali, dibutuhkan kebijakan pemerintah yang sungguh-sungguh mengarah secara konsisten ke transformasi produktif menuju ekonomi yang lebih kuat kandungan ilmu pengetahuannya. Bila masih terus saja berkutat pada rente ekonomi ekstraktif dan hanya melakukan inovasi yang minor, misalnya, rasanya masih terlalu jauh untuk bisa kembali naik," papar Aloysius.
Sulit Dikejar
Peneliti Ekonomi Indef, Nailul Huda, mengatakan dengan pertumbuhan ekonomi lima persen per tahun memang susah untuk mengejar PDB per kapita negara maju yang saat ini reratanya 40 ribu dollar AS, sedangkan Indonesia masih berada di kisaran angka empat ribu dollar AS.
"Kalaupun bisa mengejar, akan menimbulkan lubang kesenjangan ekonomi yang bisa jadi semakin melebar," kata Nailul.
Indonesia, kata Nailul, lebih baik memperbaiki sistem perlindungan sosial terlebih dahulu, ketimbang mengejar PDB per kapita negara maju. "Perbaiki kualitas pendidikan, kesehatan, dan memperluas lapangan kerja agar pendapatan per kapita Indonesia bisa melonjak," kata Nailul.
Pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Esther Sri Astuti, mengatakan pertumbuhan ekonomi lima persen untuk saat ini sudah bagus karena masih dalam masa pemulihan ekonomi nasional.
