Pendorong pertumbuhan ekonomi Kalimantan, terutama Kalimantan Timur, karena ada aktivitas konstruksi di IKN.
JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan pertumbuhan ekonomi Pulau Kalimantan menguat 5,43 persen, salah satunya didorong oleh pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
"Salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi Kalimantan, terutama Kalimantan Timur, karena ada aktivitas konstruksi yang tumbuh 15,82 persen," kata Pelaksana Tugas Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (5/2).
Seperti dikutip dari Antara, Amalia mengatakan selain aktivitas konstruksi, pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Timur juga didorong oleh Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang disebut juga tumbuh tinggi, imbas pembangunan berbagai infrastruktur di IKN.
Berkat kedua sektor tersebut, tambah dia, Kalimantan Timur memberikan sumber pertumbuhan ekonomi tertinggi di Kalimantan, yaitu sebesar 3,24 persen.
Sementara itu provinsi lainnya, tambah Amalia, memberikan sumber pertumbuhan ekonomi masing-masing di bawah 1 persen, yakni Kalimantan Selatan 0,71 persen, Kalimantan Barat 0,68 persen, Kalimantan Tengah 0,46 persen, dan Kalimantan Utara 0,34 persen.
Dikatakan, tiga sektor utama yang menjadi sumber pertumbuhan di Pulau Kalimantan adalah pertambangan dan penggalian, konstruksi, dan industri pengolahan.
Meski menjadi salah satu pulau dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi, namun kontribusi Pulau Kalimantan terhadap produk domestik bruto (PDB) hanya sebesar 8,49 persen, di mana Pulau Jawa masih jadi kontributor dominan terhadap PDB sebesar 57,05 persen.
Kemudian, disusul oleh Sumatera yang berkontribusi 22,01 persen terhadap PDB dengan pertumbuhan ekonomi 4,69 persen pada 2023. Selanjutnya, Sulawesi berkontribusi 7,10 persen terhadap PDB dengan pertumbuhan ekonomi 6,37 persen, Bali dan Nusa Tenggara berkontribusi 2,77 persen terhadap PDB dengan pertumbuhan ekonomi 4,00 persen, serta Maluku dan Papua berkontribusi 2,58 persen terhadap PDB dengan pertumbuhan ekonomi 6,94 persen.
Investor Asing
Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengarahkan Badan Usaha Otorita Ibu Kota Nusantara (BUO IKN) untuk berkolaborasi dengan Indonesia Investment Authority (INA) dalam menggarap minat investor asing.
Pernyataan itu disampaikan Direktur Utama BUO IKN, Boyke Soebroto, memenuhi undangan Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin. "Jadi tadi arahan Presiden, kami diminta berkolaborasi dengan INA. Karena INA saat ini sepertinya sangat dipercaya oleh investor asing," katanya.
Boyke mengatakan pihaknya akan melakukan pemetaan terhadap area di IKN yang akan digarap oleh investor asing untuk segera dikerjakan.
"Badan usaha otorita akan melaksanakan itu karena fungsi kami sebagai 'master developer' itu harus menyiapkan prasarana dan sarananya, termasuk lahan atau tanah itu," katanya.
Pihaknya juga akan menindaklanjuti arahan Presiden melalui pembicaraan teknis yang berkaitan dengan mekanisme dan arah Business to Business (B to B) yang melibatkan INA dengan investor asing.
Boyke mengatakan peta kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) seluas enam ribuan hektare di IKN saat ini sudah sampai pada detail desain.
"Lokasi per seal-nya sudah ada. Nanti tinggal perusahaan asing itu akan masuk di per seal yang mana, akan bangun apa. Karena di KIPP seluas enam ribuan sekian hektare itu sudah jelas, bukan tanah hamparan yang tidak terzonalisasi, tapi per seal-nya sudah jelas," ujarnya.
Pihaknya masih menantikan usulan dari investor asing yang memuat bentuk investasi yang akan ditanamkan di IKN. "Misalnya kan gini, saya mau bangun rumah sakit, oke, kita cari per seal mana rumah sakit," katanya.
Sebelumnya diberitakan, Otorita Ibu Kota Nusanta (OIKN) mengkaji 350 dokumen komitmen awal untuk kerja sama (Letter of Intent/LoI) dalam pembangunan di IKN.
Total investasi yang telah masuk untuk pembangunan Kota Nusantara tahap satu mencapai lebih kurang 47,5 triliun rupiah dengan porsi investasi swasta mencapai sekitar 35,9 triliun rupiah dan dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kisaran delapan triliun rupiah.
