JAKARTA - Indonesia Catalogue Expo and Forum (ICEF) segera kembali digelar. Pemeran yang diselenggarakan oleh Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) akan berlangsung di di JIEXPO Kemayoran Jakarta pada 29-31 Mei 2024 mendatang.
"ICEF 2024 merupakan pameran yang bergerak di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah (PBJP), dan digelar untuk meningkatkan partisipasi para pelaku usaha mikro, kecil dan koperasi (UMKK) dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri (PDN) dalam PBJP, sesuai dengan Instruksi Presiden No 2 tahun 2022," kata Kepala LKPP RI, Hendrar Prihadi melalui siaran pers Kamis (17/5).
Mengusung tema Potensi Produk Dalam Negeri Dalam Pembangunan Nasional, ICEF 2024 akan mempertemukan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/PD) sebagai pengguna barang/jasa dengan pelaku usaha secara langsung guna mendorong penggunaan PDN secara lebih meluas. Pameran ini juga merupakan kesempatan bagi pengguna barang/jasa yang ingin memenuhi kebutuhannya di IKN.
Hendrar menjelaskan, ICEF 2024 yang digelar untuk kali kedua bertujuan untuk mempromosikan dan meningkatkan kontribusi sektor industri dalam negeri. Selain hal tersebut, ajang ini sekaligus menjadi media untuk mensosialisasikan regulasi terbaru dan Katalog Elektronik Versi 6.0 yang baru diluncurkan bersama PT Telkom Indonesia melalui unit GovTech Procurement.
"Katalog Elektronik Versi 6.0 adalah langkah maju LKPP yang signifikan untuk memberikan kemudahan kepada para stakeholdernya dalam melakukan transaksi atau belanja pemerintah," kata dia.
Dibandingkan dengan sistem sebelumnya, melalui E-Katalog Versi 6.0 ini masyarakat dapat memantau dengan jauh lebih baik atas proses pengadaan pemerintah. Harga, spesifikasi produk, hingga gambarnya bisa dilihat oleh siapa saja. Sehingga diharapkan fitur baru ini akan meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparan, dan akuntabilitas dalam proses transaksi pengadaan.
Sementara itu, Ketua Umum Kadin Indonesia, Arsjad Rasjid mengatakan, sebagai perwakilan utama organisasi para pelaku usaha, Kadin memiliki tanggung jawab untuk mendukung dan memperkuat perekonomian negara ini. Gelaran ICEF merupakan salah satu langkah konkret dalam mewujudkan komitmen untuk memajukan produk dan jasa lokal melalui digitalisasi dan sistem pengadaan dengan E-Katalog.
Ketua Panitia ICEF 2024, Kukrit Suryo Wicaksono menyebut, selama tiga hari pameran yang dilakukan sepanjang hari dari pukul 10:00 - 17:00 WIB, pelaku usaha dan buyer pemerintahan akan saling berinteraksi dan bernegosiasi melalui beragam acara. Seminar, temu bisnis (business matching), konsultasi, workshop, bimbingan teknis, serta talkshow yang menghadirkan narasumber dari instansi-instansi terkait.
"?Kami juga akan mengundang sebanyak 98 anggota dari Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) terdiri dari para kepala pemerintah kota seluruh Indonesia dan 38 Provinsi anggota Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) sebagaivisitorserta berbagai lembaga pemerintahan lainnya," ujarnya.
Bambang Setiawan Direktur Satue Event sebagai penyelenggara acara (event organizer) ICEF 2024, mengatakan, di area seluas 2.500 meter persegi, ICEF 2024 akan diikuti sebanyak kurang lebih 150 peserta pameran yang berasal dari berbagai sektor bisnis. Di antara sektor dimaksud adalah kesehatan, teknologi informasi, fesyen, perkapalan, kendaraan, elektronik, alat kantor, tekstil, makanan dan minuman hingga penyedia layanan internet (PLI).
"Selain itu, ICEF tahun ini juga bertambah semarak dengan hadirnya sejumlah kategori baru diantaranya, penyapu jalan (road sweeper), logistik, alat berat, toner kartrid, infrastruktur dan bangunan serta manufaktur," paparnya.
Sebagai gambaran, ICEF 2023 telah menghadirkan 7.792 pengunjung yang terdiri dari Pejabat Pengadaan (PP), Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ), Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
Berdasarkan data ICEF2023, ada lima komoditas unggulan dengan nilai pesanan tertinggi dalam pengadaan barang dan jasa. Pertama, preservasi jalan bidang bina marga sebesar 16,1 triliun rupiah. Kedua, fasilitas kesehatan sebesar 9,3 triliun rupiah.
Ketiga, obat program jaminan kesehatan 7,6 triliun rupiah. Keempat, peralatan elektronik, teknologi informasi dan pendukungnya 7,4 triliun rupiah, dan kelima kendaraan bermotor 6,8 triliun rupiah.
