ASN dijadikan aset nasional agar bisa dikelola pusat, sehingga dapat didistribusikan untuk mengisi kekosongan daerah tertentu. Wilayah yang kurang maju diturunkan ASN-ASN terbaik.
JAKARTA- Banyak posisi di tubuh birokrasi tidak dapat digantikan mesin atau robot. Pernyataan ini dikemuakakan Ketua Umum Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri), Zudan Arif Fakrulloh, di Jakarta, Kamis (2/12).
Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipilini menanggapi isu pegawai negeri sipil (PNS) atau ASN akan banyak digantikan robot. "Dalam banyak kasus, tidak bisa tergantikan. Hal ini karena terkait dengan empati, kerja sama, dan kemanusiaan. Hal-hal seperti itu belum bisa tergantikan oleh robot atau mesin," kata Zudan.
Meski begitu, lanjut Zudan, memang kini ada beberapa pekerjaan yang sudah digantikan mesin seperti penjaga tol. Kemudiannanti pekerjaan yang sifatnya mengawasi bisa saja diganti mesin penjawab. Jadi, untuk pekerjaan atau yang bersifat mekanistik, fungsi-fungsi tersebut bisa digantikan oleh mesin.
Contoh lain, pengawas jalan raya bisa digantikan oleh CCTV. Patroli bisadikerjakan CCTV. "Jadi, pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya mekanik, bisa digantikan mesin," tandas Zudan.
Namun Zudan menegaskan, dalam banyak hal PNS itu tidak tergantikan. Misalnya untuk mengambil keputusan terhadap pengelolaan keuangan. Atau pekerjaan dalam penanggulangan bencana. Kemudian, membantu masyarakat.
Hanya, menurutnya, penggunaan teknologi akan membuat PNS berkurang jumlahnya. Anjungan Dukcapil Mandiri, misalnya, bisa mengurangi jumlahtenaga kerja. Di sini, dulu harus ada petugasnya. Sekarang masyarakat print-out sendiri. Dukcapil sudah mulai menerapkannya. Itulah merupakan bagian dari digital government atau pemerintahan berbasis digital.
Meski akan banyak mesin bekerja, ASN/PNS tidak perlu khawatir. Sebab banyak pekerjaan yang tidak bisa tergantikan mesin atau robot. Namun, untuk tetap dipekerjakan, maka ASN atau PNS harus terus belajar. Dengan begitu, fungsinya tidak tergantikan.
"PNS berkualitas tidak akan tergantikan oleh robot. Tetapi kalau PNS tidak berkualitas, ya pasti diganti. Ini untuk memotivasi dan memacu para ASN agar terus meng-upgrade diri supaya makin berkualitas," ujarnya.
Zudan menambahkan, saat PNS diganti mesin atau teknologi akan berpengaruh juga ke anggaran. Sebab, pemerintah harus berinvestasi alat-alat atau membeli perangkat teknologinya. Selain itu, juga perlu perawatan atau perbaikan. Setiap tahun ada perbaikan.Namun, tetapi lebih hemat dan efisien.
Eselon I dan II
Dalam kesempatan itu, Zudan juga kembali menyinggung usulan agar eselon I dan II menjadi PNS nasional. Menurutnya, usulan itu berangkat dari pertimbangan bahwa eselon I dan eselon II sangat strategis. Mereka merupakkan investasi atau human capital. Sebab untuk menghasilkan I dan II memerlukan pelatihan panjang, sehingga harus keluar banyak biaya .
Alasan menjadikan mereka sebagai aset nasional, agar bisa dikelola pusat. Mereka bisa didistribusikan oleh pusat untuk mengisi kekosongan daerah tertentu. Daerah yang kurang maju diturunkan ASN-ASN terbaik.
"Yang top-top diturunkan ke daerah karena pusat sudah memiliki talent pool," katanya. Misalnya, daerah diberi ahli-ahliperencanaan pembangunan, keuangan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat.Menurut Zudan, saat ini para ASN dikuasai daerah, sehingga tidak bisa dipinda.h
Dengan adanya talent pool, tidak perlu ada seleksi untuk eselon I dan II. Suatu saat nanti tidak perlu open biding karena talent pool sudah jadi. Istilahnya segala kebutuhan ada di pool. Kalau pool disamakan dengan kolam ikan, lele ada, gurame tersedia, dan nila banyak. "Maka badan talenta nasional harus segera terbentuk," tandasnya.
