>>Beban utang dan belanja konsumtif pangkas anggaran human capital.
>>Pada 2017, HDI Indonesia di urutan ke-116 dari 189 negara.
JAKARTA - Sejumlah kalangan mengingatkan jika Indonesia tidak segera menghentikan kebergantungan pada impor, khususnya impor pangan dan barang konsumsi, secara berlebihan maka tidak tertutup kemungkinan akan menghadapi penurunan berkelanjutan pada perekonomian (downward spiral economy) yang sulit dihentikan.
Oleh karena itu, pemerintah mesti serius memangkas impor dan memacu kinerja ekspor dengan meningkatkan daya saing nasional. Daya saing negara dalam perdagangan bebas dan globalisasi ekonomi dunia, ditentukan oleh Human Development Index (HDI) yang berasal dari kemampuan masyarakat satu negara untuk menciptakan produk barang dan jasa yang bernilai tinggi.
Direktur Eksekutif Indonesia for Global Justice (IGJ), Rachma Hartanti, mengungkapkan saat ini Indonesia terlihat sangat terbelakang pada aspek kapasitas manusia atau talent dalam menghadapi persaingan dunia yang terkait langsung dengan daya saing inovasi dan pertumbuhan yang berkualitas menghadapi abad ke-21.
"Sedangkan kunci dari kenaikan Human Capital Index terkait langsung dengan pertumbuhan yang produktif dan berkualitas dari sektor riil," papar dia, di Jakarta, Kamis (10/1).
Oleh karena itu, lanjut dia, dengan kebergantungan yang tinggi pada impor pangan dan produk konsumsi bernilai tambah (added value product), sedangkan ekspor mayoritas komoditas barang mentah, jelas Indonesia akan membentuk perangkap diri pada kondisi ekonomi sustainable low income trap atau jebakan negara berpendapatan rendah secara berkelanjutan.
Terkait dengan human capital, ekonom Faisal Basri mengatakan Bank Dunia baru saja meluncurkan indikator baru untuk mengukur derajat modal manusia yang diberi nama Human Capital Index (HCI). Selama ini yang menjadi acuan adalah Human Development Index (HDI) yang dikeluarkan oleh United Nations Development Programme (UNDP) dalam publikasi tahunannya bertajuk Human Development Report. Posisi terakhir (2017) Indonesia adalah di urutan ke-116 dari 189 negara.
Dia menambahkan, menurut Bank Dunia, modal manusia terdiri atas pengetahuan, keterampilan, dan kesehatan yang mengakumulasi sepanjang hidup manusia, memungkinkan mereka untuk menyadari potensi mereka sebagai anggota masyarakat yang produktif.
"Kita dapat mengakhiri kemiskinan ekstrem dan menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dengan mengembangkan SDM," tulis Faisal dalam blog pribadinya.
Untuk itu, dibutuhkan investasi melalui nutrisi, perawatan kesehatan, pendidikan berkualitas, pekerjaan, dan keterampilan.
Rachma juga mengatakan, banyak perusahaan multinasional memilih Singapura, Hong Kong, atau negara ASEAN lain sebagai basis manufaktur bernilai tambah lebih karena Human Capital Index (HCI) yang lebih tinggi, walaupun dibebani oleh keterbatasan lahan dan biaya hidup yang tinggi. "Maka negara dengan HCI rendah hanya memperoleh basis investasi lokasi perakitan, demi mengurangi tarif impor komponen nilai lebih sebagai bahan baku mereka," kata dia.
Jauh Tertinggal
Rachma mengemukakan ketika devisa dan utang negara lebih banyak dihabiskan pada anggaran belanja yang konsumtif, membayar utang di atas utang, dan menutupi impor konsumsi, maka dana pembangunan untuk kesejahteraan rakyat makin terbatas.
"Alokasi anggaran untuk pembangunan human capital, sektor pertanian dan industri sektor riil sebagai mesin pendapatan negara yang berkelanjutan, makin tidak memadai. Maka negara tersebut akan semakin jauh tertinggal dalam daya saing globalisasi ekonomi dunia," papar dia.
Dia menambahkan, seluruh beban birokrasi dan biaya program sosial negara akhirnya akan macet jika mesin produktivitas sektor riil dengan konten lokal tertinggi tidak dibangun secara intensif, agar perekonomian bisa bertumbuh dengan fundemental yang kuat dan berkelanjutan.
Akibatnya, guna menutup kekurangan anggaran negara, pemerintah akan semakin terjebak untuk menambah utang dan meningkatkan uang beredar. Kedua hal itu akan semakin melemahkan nilai tukar rupiah yang ujungnya akan memotong pendapatan per kapita riil masyarakat.
Pemerintah mesti memahami, apabila pemburukan kinerja ekonomi terus berlanjut akibat tripel defisit yang tidak mampu lagi dikendalikan oleh pemerintah, karena devisa terkuras dan beban cicilan utang makin berat, maka penurunan berkelanjutan perekonomian yang berbahaya atau dangerous downward spiral economy akan terjadi. ers/ahm/WP