SURABAYA - Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Fadli Zon, pada Rabu (2/10) melantik kepengurusan DPD HKTI Jatim periode 2024-2029 di Surabaya.
Para pengurus DPD HKTI Jarim yang baru adalah Arum Sabil sebagai Ketua HKTI Jatim, Khofifah Indar Parawansa sebagai Ketua Dewan Pembina dan Achmad Subagjo dari Universitas Jember sebagai Ketua Dewan Pakar.
Fadli Zon mengatakan, Jawa Timur merupakan lumbung pangan nasional yang menjadi andalan untuk pemenuhan kebutuhan nasional.
"Komodotas padi, jagung dan bawang merah Jatim ini juaranya. Komoditas padi Jatim produsen terbesar 18 persen dari produk GKG nasional sejak 2020," tuturnya
"Jatim juga menjadi juara komoditas lain, intinya Jatim lumbung pangan yang sangat penting."
Menurutnya, Jatim dibawah komando Arum Sabil sangat penting dan sinergi HKTI dengan seluruh pihak perlu ditingkatkan untuk mengatasi berbagai kendala yang ada.
"Masalah pertanian kita klasik, saya yakin pemerintahan yang akan datang akan berusaha mengintegrasikan sektor pertnain supaya lebih efektif. Kita ingin mandiri, karema bangsa yaag berdaulat secara pangan baru bisa disebut bangsa yang merdeka, tinggal bagaimana intervensi kita baik," ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPD HKTI Jatim Arum Sabil menambahkan, dalam kepengurusan juga diisi Ketua PWI Jatim Lutfil Hakim, Pakar Komunikasi Unair, Suko Widodo dan pemimpin redaksi media, Dwi Eko Lokononto.
"Pengurus tidak harus pernah menjadi petani atau memiliki lahan menanam. Butuh orang-orang komunikasi, ini untuk jembatan komunikasi antara pemerintah dengan petani," tuturnya.
Ketua Dewan Pembina DPD HKTI Jatim, Khofifah Indar Parawansa, mengatakan, Jawa Timur memiliki potensi 4.000 desa mandiri yang siap ditransformasikan sebagai smart village (konsep smart village dimana dalam satu lokasi akan terdapat pusat kegiatan masyarakat) untuk mendukung pertanian nasional.
"Sering kali kita mengenal smart city, dengan HKTI kita akan masuk Smart Village, konsep ini sangat mungkin diiniiasi di Jatim karena sudah ada lebih dari 4.000 desa mandiri," tutupnya.
