JAKARTA - Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) menggelar talkshow di sela-sela gelaran ajang mobil balap Formula E 2023 yang berlangsung di HIPMI Lounge, Jakarta Internasional E-Prix Circuit, Ancol, Jakarta Utara, akhir pekan lalu.
Acara ini menghadirkan tiga pembicara utama, yakni Ketua Umum BPP HIPMI Akbar Himawan Buchari, Managing Director Tax Prime Muhammad Fajar Putranto serta pengamat pajak Ajib Hamdani. Talkshow ini dipandu oleh moderator sekaligus pengusaha muda, anggota BPP HIPMI bidang V sinergitas BUMN BUMD Poppy Zeidra dengan tema "Pajak dan Pengusaha : Optimalkan Pajak untuk Kesuksesan Bisnis dan Keluarga".
"Pajak seringkali dilihat sebagai beban bagi para pengusaha, padahal dengan membayar pajak, bisnis menjadi lebih terkelola dengan baik serta dapat membangun kredibilitas usaha yang pengusaha jalankan," kata Ketua Umum BPP HIPMI, Akbar Himawan Buchari dalam keterangan tertulisnya, Minggu (4/6).
Sementara itu, Managing Director Tax Prime, Muhammad Fajar Putranto mengungkapkan kedepan perlunya pengelolaan pajak bagi kalangan pengusaha muda yang memiliki bisnis atau perusahaan keluarga. Struktur bisnis pada saat pendirian usaha perlu diperhatikan sehingga mitigasi risiko pajak dapat dilakukan di depan.
Praktisi perpajakan dari TaxPrime itu menilai, saat ini pengusaha sudah semakin mudah dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Muhammad Fajar juga menyebut 95 persen bisnis di Indonesia dimiliki oleh individu pribadi dan keluarga. "Di era serba digital ini, dengan keterbukaan data dan informasi penghindaran terhadap perpajakan sudah tak lagi relevan," tambahnya.
Menurut Fajar, saat ini, semua hal serba dilakukan secara transparan, termasuk pelaporan dan kepatuhan membayar pajak. Salah satunya dengan TaxPrime Compliance Center yang dapat mengembangkan bisnis perusahaan serta membantu pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan dan mengantisipasi layanan pajak masa depan yang lebih efisien dari sisi waktu dan biaya.
Sementara itu Pengamat Pajak, Ajib Hamdani mengungkapkan berbagai kemudahan sudah dilakukan oleh pemerintah melalui regulasi perpajakan. "Tinggal bagaimana, konsistensi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJB) dalam menegakan aturan secara transparan dan tertanggungjawab," ujar Mantan Ketua HIPMI Tax Amnesty itu.
Dikesempatan yang sama, Poppy Zeidra, moderator yang juga anggota BPP HIPMI bidang V sinergitas BUMN BUMD, di acara talkshow juga menyampaikan soal penerimaan negara dari pajak per kuartal I (satu) pada 2023 mencapai Rp432,25 triliun.
"Jumlah ini tumbuh 33,8 persen secara tahunan atau year on year (yoy), dengan begitu, angka ini setara dengan 25,16 persen dari target penerimaan pajak 2023 sebesar Rp1.718 triliun," katanya.
Menurut Poppy, angka penerimaan ini perlu kita apresiasi bersama dengan terus mendukung pemerintah. News anchor bidang ekonomi dan bisnis itu juga berharap teman-teman HIPMI yang hadir di acara talkshow maupun yang tersebar di seluruh Indonesia bisa menjadi mengoptimalkan tax compliance dan bayar pajak yang taat.
