JAKARTA - Tak dapat dipungkiri, masih banyak masyarakat yang abai terhadap asupan gizi anak. Kondisi ekonomi keluarga, serta pengetahuan keluarga yang minim tentang gizi dinilai menjadi penyebabnya. Sampai saat ini banyak masyarakat yang salah dalam memberikan asupan gizi untuk anak.
Koalisi Perlindungan Kesehatan Masyarakat (Kopmas) menemukan, masih banyak kesalahan konsumsi makanan dan minuman oleh anak terutama pada masa 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Kesalahan-kesalahan dimaksud adalah konsumsi susu kental manis yang dianggap sebagai minuman susu, kebiasaan konsumsi makanan instan, serta pemberian makanan padat untuk bayi sebelum usia 6 bulan.
Sekjen Kopmas, Yuli Supriaty memaparkan, permasalahan stunting dan gizi buruk di Indonesia menjadi pekerjaan rumah yang belum dapat diatasi, karena angka stunting masih cukup tinggi yaitu sekitar 24 persen lebih pada 2021. Pemerintah menunjuk BKKBN sebagai pelaksana percepatan penurunan angkan stunting nasional dengan target penurunan menjadi 14 persen pada 2024.
Anggaran dari APBN untuk program percepatan pencegahan stunting tidak kecil yaitu sebesar 44,8 triliun rupiah pada 2022. Dana ini tersebar di 17 kementerian dan lembaga sebesar 34,1 triliun rupiah dan Pemerintah Daerah melalui DAK sebesar 8,9 triliun rupiah serta DAK Nonfisik sebesar 1,8 triliun rupiah.
Yuli mengungkapkan 2022 terdapat klaim-klaim penurunan prevalensi pengerdilan (stunting) oleh sejumlah daerah. "Namun apabila kita melihat kondisi riil di lapangan, angka-angka tersebut menjadi tidak logis," ujar dia dalam Diskusi Media Nasional di Jakarta Rabu (19/10).
Ia menambahkan kader Kopmas di lapangan masih banyak menemukan banyak masalah. Keadaan pola konsumsi keluarga, penggunaan susu kental manis sebagai bahan tambahan makanan atau dijadikan pengganti susu untuk balita dan anak-anak menjadi kendala bagi penanggulangan stunting.
Menurut Ketua BKKBN Dr. (HC). dr. Hasto Wardoyo,SP.OG (K)., air susu ibu (ASI) adalah hal-hal yang mutlak diberikan kepada anak hingga usia 6 bulan. Setelah 6 bulan, harus diberikan makanan pendamping ASI (MPASI).
"Jadi yang harus dipersiapkan oleh ibu adalah belajar membuat Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MPASI), Namun untuk anak-anak dengan kondisi khusus atau rekomendasi dokter, dibolehkan minum susu yang sudah disesuaikan dengan resep dokter," jelasnya.
Lebih lanjut, Hasto juga mengingatkan waspada terhadap konsumsi kental manis yang bukan merupakan susu pengganti untuk anak-anak. Susu kental manis harus selalu diperangi, BKKBN akan lebih banyak lagi memerangi hal hal yang tidak benar" tegas Hasto.
Senada dengan Hasto, Plt. Direktur Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan RI, dr. Ni Made Diah PLD, MK., mengatakan terkait peredaran dan pengawasan industri makanan menjadi tugas Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
"Kementerian Kesehatan (Kemenkes) ambil bagian dalam hal pengawasan makanan pendamping ASI. Kemenkes juga bekerja sama dengan BPOM mengumumkan bahwa susu kental manis bukan merupakan golongan susu," jelasnya.
Lebih lanjut, Diah memaparkan, untuk implementasi di lapangan, pengawasan yang dilakukan melalui kegiatan edukasi dan pemantauan pertumbuhan. Program-program Kementerian Kesehatan akan diukur oleh indikator keberhasilan, yang terkait oleh pengawasan makanan anak adalah persentase bayi dalam memperoleh ASI eksklusif.
"Salah satunya adalah pemantauan MPASI, apakah mengandung protein, karbohidrat, dan yang pasti bukan kental manis. Nah itu kader-kader kesehatan kita harus memonitor itu," imbuh Diah.
Perwakilan Komunitas Gen Literate Nuke Patrianagara dalam kesempatan tersebut mengatakan bahwa semua lapisan harus bergerak bersama untuk mensosialisasikan literasi stunting. Mulai dari tingkatan atas hingga ke akarnya. "Hal ini guna tercapainya target pemerintah terkait stunting di angka 14 persen pada 2024," ucapnya.