Untuk memperkuat struktur ekonomi melalui peningkatan nilai tambah dan keseimbangan eksternal, kebijakan hilirisasi harus terus didorong dengan membangun lebih banyak smelter.
JAKARTA - Hilirisasi menjadi strategi pemerintah untuk memperkuat fondasi ekonomi negara di tengah tensi geopolitik. Pasalnya, Indonesia kaya atas sumber daya alam, termasuk mineral yang banyak dibutuhkan di era pesatnya industri baterai dan kendaraan listrik.
"Karenanya, dalam konteks perdagangan global, pemerintah melakukan kebijakan hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah dan memperkuat keseimbangan eksternal Indonesia," kata Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu (15/10).
Bendahara Negara itu menjelaskan peningkatan tensi geopolitik dalam beberapa waktu terakhir akan menimbulkan situasi ketidakpastian dan mempengaruhi proyeksi ekonomi ke depan. Meski demikian, di tengah situasi global yang dinamis, Sri Mulyani menyebut Indonesia justru punya posisi sangat strategis berkat sumber daya alamnya.
"Saat ini, kita fokus memperbaiki dan memperkuat struktur ekonomi, salah satunya melalui kebijakan hilirisasi, dengan membangun lebih banyak smelter yang akan meningkatkan nilai tambah dan memperkuat keseimbangan eksternal kita," ujar dia.
Upaya memperkuat fundamental ekonomi, sambung Menkeu, juga dilakukan pemerintah melalui penerapan berbagai kebijakan omnibus law, seperti Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), UU Harmonisasi Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD), UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), dan sebagainya. Penguatan juga termasuk perbaikan di sektor bank, lembaga keuangan nonbank, dana pensiun, pasar saham, termasuk inovasi pembukaan bursa karbon.
Pemain Kunci
Pada kesempatan lain, Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan Indonesia saat ini mempunyai potensi untuk menjadi pemain kunci global atau Global Key Player industri hilirisasi berbasis komoditas. Tercatat, realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sumber Daya Alam (SDA) nonmigas pada 2022 sebesar 120,1 triliun rupiah atau tumbuh 127,2 persen dibandingkan 2021 sebesar 52,9 triliun rupiah.
"Pemerintah mendorong pemanfaatan teknologi untuk hilirisasi komoditas berbasis mineral dan logam, seperti bauksit, timah, tembaga dan nikel. Proyeksi nilai investasi dalam peta jalan hilirisasi Indonesia mencapai 545,3 miliar dollar AS (setara 8.562,85 triliun rupiah)," kata Menko Airlangga dalam Mining Summit seperti dikutip dalam keterangan di Jakarta, beberapa waktu lalu.
Airlangga menjelaskan salah satu kebijakan yang telah ditempuh pemerintah terkait hilirisasi yakni larangan ekspor bijih nikel pada 2020. Kebijakan tersebut mampu meningkatkan ekspor komoditas hilirisasi nikel hingga mencapai 14,53 miliar dollar AS pada 2022. Dengan capaian tersebut, total neraca perdagangan produk hulu, antara, dan hilir komoditas nikel pada 2022 juga mengalami surplus mencapai 13,76 miliar dolar AS.
Sementara itu, Kepala Ekonom Bank Mandiri, Andry Asmoro, berpendapat inisiatif hilirisasi pemerintah bisa menjadi salah satu kunci untuk menjaga kinerja investasi pada tahun politik. Selain hilirisasi nikel yang telah dijalankan, Asmo menilai pemerintah juga bisa mengoptimalkan hilirisasi pada industri lain.
Hal itu ia sampaikan saat media gathering Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di Puncak, Bogor, Selasa (26/9).
"Terlebih lagi, bila menimbang potensi investasi kendaraan listrik atau electric vehicle (EV) yang sangat besar," ujarnya saat media gathering Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di Puncak, Bogor, Jawa Barat, beberapa waktu lalu.
