JAKARTA - Pemerintah tak akan mundur selangkahpun menerapkan kebijakan hilirisasi industri lantaran menjadi kunci utama lompatan perekonomian nasional. Tekanan dari dunia internasional tak akan menyurutkan langkah pemerintah.
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan, sesuai arahan Presiden Joko Widodo, hilirisasi industri sebagai lompatan besar dalam membangun Indonesia ke depan. "Kami fokus menjalankan kebijakan hilirisasi industri di tiga sektor, yakni industri berbasis agro, berbasis bahan tambang dan mineral, serta berbasis migas dan batu bara," ungkapnya di Jakarta, Senin (3/7), merespons reborn-nya Purchasing Managers Index (PMI) Juni 2023.
Menperin menerangkan hilirisasi merupakan proses meningkatkan nilai tambah suatu komoditas dengan mengolah atau memurnikan bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau produk jadi. Nilai jual produk turunan atau yang mengalami proses hilir akan semakin tinggi, dibandingkan dijual dalam bentuk bahan mentah.
"Secara bertahap, pemerintah terus melakukan penghentian ekspor bahan tambang mentah di antaranya bauksit, timah, hingga alumina," imbuhnya.
Menperin menegaskan pemerintah telah meluncurkan Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045. Pada perayaan 100 tahun kemerdekaan nanti atau 22 tahun ke depan, Indonesia ditargetkan masuk dalam lima negara dengan perekonomian terbesar di dunia.
Industri manufaktur selama ini, paparnya, berkontribusi besar bagi perekonomian nasional. Karena itu, pemerintah bertekad untuk fokus menjalankan berbagai kebijakan strategis yang mendukung sektor industri, seperti menjaga ketersediaan bahan baku dan energi, perluasan pasar, pengoptimalan produk dalam negeri, serta substitusi impor serta mendorong hilirisasi.
Langkah Positif
Terkait tekanan dari IMF agar hilirisasi di Indonesia dibatasi, Chairman Indonesia Center for Renewable Energy Studies (ICRES), Surya Darma menegaskan pemerintah tak boleh tunduk pada tekanan dunia internasional.
Sejatinya, kata Surya, hilirisasi merupakan upaya sangat positif demi peningkatan nilai tambah hasil sumber daya alam (SDA) untuk kepentingan rakyat.
Hilirisasi, katanya, jangan hanya dimaknai dengan membangun produk hilir antara hasil tambang dan pembangunan fasilitas hilir yang masih juga sebagai bahan baku industri.
"Seharusnya hilirisasi juga dilakukan sampai level 3, level 4 dan seterusnya yang semuanya berujung pada pemberdayaan semua potensi dalam negeri. Sehingga dengan demikian, kita bisa mengontrol semua produksi agar tidak terjadi penyembunyian nilai tambah melalui tranfer pricing internal perusahaan yang tidak membawa nilai tambah yang lebih bagus kepada perekonomian nasional dan meningkatkan penerimaan agi negara," papar Surya.
Indonesia, lanjutnya, memerlukan dukungan upaya ini termasuk mempertimbangkan berbagai aspek dalam proses.
