Fasilitas kesehatan juga perlu ditingkatkan lantaran merupakan hak asasi warga yang sudah menjadi kebutuhan mutlak.
JAKARTA - Daerah-daerah penyangga Jakarta diharapkan juga membangun sekolah bermutu agar akses pendidikan berkualitas lebih merata. "Saya minta daerah sekitar Jakarta turut membangun sekolah berkualitas demi meratanya fasilitas pendidikan," harap Penjabat Gubernur Jakarta, Heru Budi Hartono, Jumat (5/7). Tak lupa dia juga mengupayakan sekolah swasta nantinya juga gratis.
Menurutnya, Menteri Pendidikan hingga Kementerian Dalam Negeri juga memerintahkan kepada kepala daerah untuk membangun sekolah negeri berkualitas setara dengan Jakarta. Heru mengatakan ini di GOR Balai Rakyat Pesanggrahan. Heru menitipkan pesan kepada pemimpin wilayah Bekasi, Depok, dan Tangerang untuk sama-sama membangun pendidikan yang merata. Tentu saja dengan dibantu pemerintah pusat.
Selain pendidikan, dia juga menilai fasilitas kesehatan perlu ditingkatkan lantaran merupakan hak asasi warga yang sudah menjadi kebutuhan mutlak. Namun, Heru tidak berhak melarang murid yang ingin merasakan fasilitas sekolah maupun rumah sakit Jakarta.
Dia menilai wajar jika ada warga yang memindahkan data administrasi untuk bisa mendapatkan fasilitas terbaik di Jakarta. Ada anak yang dititipkan ke tantenya dengan dimasukkan ke dalam Kartu Keluarga (KK) agar bisa mendapat sekolah bermutu. "Rasanya itu tindakan yang wajar dilakukan orang tua," tuturnya.
Karena itu, Heru menilai Jakarta tidak bisa berdiri sendiri dalam menyelesaikan kebutuhan pendidikan maupun kesehatan. Ini dibutuhkan kolaborasi antardaerah. Pemerintah Provinsi akan terus memberikan fasilitas terbaik bagi seluruh lapisan masyarakat. Hal ini termasuk saran adanya sekolah swasta gratis bagi warga.
"Nanti kita pikirkan sekolah swasta juga gratis. Sekali lagi masalah ini tidak bisa selesai sendiri oleh Jakarta," ujarnya. Melalui pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sekolah negeri bersama sekolah swasta berupaya untuk memperluas daya tampung siswa.
PPDB bersama diharapkan dapat tertampung dengan dibiayai oleh pemerintah. Tujuannya, untuk meningkatkan keadilan dan memberikan akses serta meningkatkan mutu.
Verifikasi Akhir
Sementara itu, terkait dana bantuan pendidikan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus kini memasuki tahap akhir verifikasi dan segera dicairkan. "Saat ini Dinas Pendidikan Jakarta masih verifikasi akhir. Semoga pekan depan selesai," jelas Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Jakarta, Budi Awaluddin.
Hal ini sebagai tanggapan atas keluhan sebagian warga yang mengaku belum menerima dana sejak tiga bulan lalu. Keluhan telah disampaikan kepada Penjabat Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono maupun laman media sosial Dinas Pendidikan Jakarta.
Menurut Budi, verifikasi yang dilakukan tahap pertama gelombang kedua karena berkaitan dengan warga yang pindah, meninggal, serta status sosial kategori mampu. Warga yang berhak menerima KJP Plus namun belum menerima dana pada tahap pertama gelombang satu, bisa saja masuk dalam gelombang kedua.
Pernyataan ini juga sebagai tindak lanjut atas pemintaan Heru Budi Hartono agar Dinas Pendidikan mempercepat pencairan dana KJP Plus bagi warga yang belum menerimanya tiga bulan terakhir. Gubernur berharap pencairan dana bisa berjalan baik sehingga tak ada lagi warga yang mengeluh belum menerima dana bantuan.
Dinas Pendidikan menyatakan pencairan dana KJP Plus dilakukan beberapa tahapan. Pada tahap pertama terdiri dari dua gelombang.
Dana KJP Plus tahap pertama gelombang satu untuk Mei-Juni sudah dicairkan 13 Juni untuk sebanyak 460.143 penerima. Sedangkan KJP Plus tahap pertama untuk periode Januari-April sudah cair.
Lalu, pencairan tahap pertama gelombang kedua untuk 130.101 penerima hingga kini masih tahap verifikasi akhir. Verifikasi dilakukan guna memastikan penerima adalah warga DKI yang benar-benar tidak mampu.
