JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menuntaskan 9.000 kasus stunting dari 22 ribu kasus di seluruh wilayah Jakarta tahun 2023.
"Untuk angka rawan gizi, berjumlah 23 ribu kasus dan yang sudah selesai hingga saat ini ada sebanyak 13 ribu kasus," kata Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono di Jakarta, Kamis (12/10).
Terkait dengan penanganan stunting dan Pemberian Makanan Tambahan (PMT), Heru menerangkan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus bersinergi melalui program "Jakarta Beraksi" dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam percepatan penurunan stuntingatau tengkes.
Pemprov DKI Jakarta juga terus melakukan sinergi melalui program "Jakarta Beraksi" yang dilakukan dengan memberi asupan makanan yang dimasak oleh kader Posyandu.
Makanan tersebut sudah ditimbang sesuai dengan kebutuhan gizi balita yang mencakupi karbohidrat, protein dan serat.
Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam percepatan penurunan stunting dengan memfasilitasi pembuatan website stunting.jakarta.go.id sebagai dashboard stunting.
Lalu dilakukan juga penguatan fungsi Posyandu sebagai tempat skrining awal, pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita serta PMTyang diberikan melalui Puskesmas dan kelurahan pada ibu hamil dan balita.
Heru menyambangi Puskesmas Kelurahan Pekojan I di Jalan Bandengan Utara I, Tambora, Jakarta Barat,untuk meninjau perkembangan kasus tengkes (stunting) pada balita di daerah itu pada Rabu (11/10).
"Hari ini tadi kita ke Puskesmas (Kelurahan Pekojan) untuk mengecek 'stunting'," ungkap Heru dalam jumpa pers di Kantor Kelurahan Pekojan, Tambora, Jakarta Barat, Rabu.
Di Puskesmas tersebut, terdapat lima balita yang sudah ditangani gizinya dari sembilan balita yang teridentifikasi stunting.
Anggota DPRD DKI Jakarta Basri Baco meminta Pemprov DKI Jakarta ataupun Dinas Kesehatan untuk serius dalam mengupayakan penanganan balita dengan permasalahan gizi secara masif dan menyeluruh sehingga terwujud Jakarta bebas stunting.
Basri mendorong anggaran khusus stunting harus ditingkatkan. Kemudian, titik stunting harus menjadi fokus kolaborasi antar dinas dan terutama sebagai penanggung jawab Dinas Kesehatan.
"Melakukan sinergi lintas SKPD terutama untuk pemerataan pemberian PMT, vitamin untuk usia anak sekolah dan ibu hamil secara rutin," kata Basri di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin (9/10).
