JAKARTA - Tak terasa usia penjabatan Heru Budi Hartono untuk Jakarta sudah mencapai satu tahun. Banyak kritik disampaikan kepadanya. Namun, dia menganggapnya sebagai bahan perbaikan kinerja. "Kritikan ataskinerja selama satu tahun memimpin Jakarta merupakan saran positif untuk membangun Ibu Kota agar lebih baik lagi," ujar Heru, Minggu (15/10).
Menurutnya, kalau ada orang yang mengkritik berarti memperhatikan. Orang tersebut dianggap membantunya untuk membangun Jakarta. Heru menyebut, selama menjabat sebagai PJ Gubernur Jakarta, ditugaskan untuk menyelesaikan masalah banjir, tata ruang, dan kemacetan. Namun, terkait kemacetan Jakarta belum maksimal hasilnya karena setiap tahun pertumbuhan kendaraan di Ibu Kota cukup tinggi.
"Penyelesaian macet tidak bisa hanya dilakukan Pemerintah Provinsi Jakarta. Pemerintah pusat sudah berbuat, Pemda sudah berbuat, tapi memang masih macaet," jelas Heru. Kemudian, Heru menyerahkan kepada Menteri Dalam Negeri soal lanjut atau tidaknya menjadi Pj Gubernur.
"Tergantung pada perintah Mendagri. Kalau diperpanjang, ya kami jalankan tanggung jawab tersebut. Kalau tidak, ya kembali sebagai Kepala Sekretariat Presiden," ujar Heru. Pemprov Jakarta terus melakukan berbagai upaya penanganan kemacetan tetapi belum maksimal.
Langkah-langkah yang telah diambil seperti penyesuaian ulang siklus lampu lalu lintas untuk menurunkan panjang antrean dan waktu tunda lalu lintas. Kemudian, penataan parkir di ruas jalan, serta memprioritaskan hak pejalan kaki dan sepeda.
Lebih jauh Heru mengatakan, juga terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat ataupun pemangku kepentingan terkait untuk pengintegrasian moda transportasi Jakarta. "Harapannya langkah tersebut dapat mendorong masyarakat beralih ke transportasi publik," katanya.
Pemprov Jakarta memberi subsidi transportasi umum 4,3 triliun per tahun. Rinciannya,800 miliar untuk Moda Raya Terpadu (MRT) dan 3,5 triliun untuk Transportasi Jakarta (TransJakarta). Hal ini untuk memudahkan mobilitas masyarakat dan mengoptimalkan penggunaan angkutan massal.
Heru juga menyebutkan kenyamanan pengguna transportasi bagi warga Jabodetabek menjadi prioritas utama dalam membangun sistem transportasi terintegrasi. Untuk itu, Pemprov Jakarta memberikan subsidi pembiayaan dengan bersinergi bersama pemerintah pusat.
