>> Setop utang untuk makan dan bayar bunga berbunga obligasi rekap BLBI.
>> Perkuat daya saing dalam negeri, jangan diperlemah dengan impor.
JAKARTA - Pemerintah Indonesia diminta menghentikan kebiasaan menumpuk utang untuk kegiatan nonproduktif, seperti impor bahan pangan, dan membayar bunga berbunga obligasi rekapitalisasi perbankan eks Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang sudah berlangsung selama belasan tahun.
Pengamat ekonomi dari Universitas Airlangga, Suroso Imam Zadjuli, mengatakan selama pemerintah mempertahankan perilaku tidak produktif dalam menggunakan anggaran dan utang, seperti untuk impor pangan dan membayar bunga obligasi rekap BLBI, maka Indonesia akan sulit keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah-bawah atau lower-middle income trap.
"Bahkan bisa lebih buruk lagi, RI justru berpotensi jatuh dalam jebakan utang atau debt trap. Gali lubang tutup lubang. Kita harus menarik utang baru untuk membayar kewajiban utang lama," papar dia, ketika dihubungi, Kamis (5/12).
Utang pemerintah per Oktober 2019 mencapai 4.756,1 triliun rupiah. Jumlah tersebut terdiri atas Surat Berharga Negara (SBN) sebesar 3.984,6 triliun rupiah dan pinjaman 771,5 triliun rupiah. Sementara itu, utang luar negeri Indonesia per September 2019 sekitar 395,6 miliar dollar AS.
Suroso menilai pembayaran bunga obligasi rekap selain tidak produktif juga tidak sehat bagi keuangan negara. Sebab, pemerintah menjadi tidak leluasa menggunakan anggaran untuk program kesejahteraan rakyat, yang seharusnya lebih mendesak dalam kondisi sekarang ini.
"Jika terus-menerus pendapatan negara seret karena program pembangunan tidak jalan maka akan makin memberatkan anggaran. Kita tidak bisa lepas dari middle income trap karena produktivitas anggaran sangat minim," jelas dia.
Suroso menambahkan impor bahan pangan Indonesia termasuk tinggi, misalnya tepung terigu mencapai empat miliar dollar AS setahun, dan gula sekitar dua miliar dollar AS setahun.
"Harus ada langkah darurat mendorong substitusi impor agar ekonomi kita tidak makin terkuras. Pemerintah harus memperkuat daya saing dalam negeri, jangan justru diperlemah dengan membanjirnya impor," tukas dia.
Sebelumnya dikabarkan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memiliki potensi besar untuk mendukung industri substitusi impor, khususnya sektor pertanian pangan. Untuk itu, rencana perombakan BUMN semestinya juga mengarah pada hilirisasi produk pertanian, sehingga mampu memangkas kebutuhan impor pangan yang mencapai 15 miliar dollar AS setahun, lalu memperkuat kedaulatan pangan nasional.
"Penguatan kapasitas BUMN terkait pertanian pangan dapat menjadi momentum kebangkitan pertanian Indonesia berbasis agroindustri, bahkan kemandirian energi lewat EBT (energi baru dan terbarukan)," jelas Guru Besar Pertanian dari Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Jawa Timur, Surabaya, Ramdan Hidayat, Rabu (4/12).
Dorong Pertumbuhan
Terkait dengan upaya lolos dari middle income trap, pemerintah menyatakan perlu upaya memacu produktivitas dan daya saing yang lebih tinggi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam beberapa tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak mampu beranjak dari level lima persen.
Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, mengatakan bonus demografi Indonesia merupakan potensi besar sebagai salah satu solusi keluar dari middle income trap. "Untuk sektor tenaga kerja, kita tidak perlu khawatir dengan kuantitas, tapi kualitasnya yang perlu dipikirkan," kata dia saat membuka Forum Internasional Tahunan Kebijakan Publik dan Pembangunan Ekonomi (AIFED) ke-9 di Nusa Dua, Bali, Kamis.
Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS) 2015, Suahasil menyebutkan kualitas tenaga kerja di Indonesia masih rendah. Sekitar 60 persen pekerja memiliki latar belakang pendidikan sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP). Untuk itu, meningkatkan produktivitas tenaga kerja di sektor manufaktur merupakan hal yang penting. Sebab, sektor tersebut menghasilkan pendapatan atau produktivitas tinggi.
Kementerian Keuangan memproyeksikan prospek Indonesia pada 2024 dengan jumlah penduduk mencapai 319 juta dan 47 persen merupakan usia produktif. Kemenkeu memproyeksikan Indonesia akan keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah pada 2036 dengan pendapatan per kapita mencapai 16.877 per dollar AS. SB/uyo/Ant/WP
